PRIMASTUTI, OKTORA and Budiharto, Budiharto and Setyowati, Ro’fah (2018) AKAD PEMBIAYAAN IJARAH MULTI JASA PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 569 K/Ag/2015). _048 PDT 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text OKTORA PRIMASTUTI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (792kB)
	Text OKTORA PRIMASTUTI_ABSTRAK.pdf Download (236kB)
	Text OKTORA PRIMASTUTI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (446kB)
	Text OKTORA PRIMASTUTI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (447kB)
	Text OKTORA PRIMASTUTI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text OKTORA PRIMASTUTI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (537kB)
	Text OKTORA PRIMASTUTI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	Text OKTORA PRIMASTUTI_DAFPUS.pdf Download (250kB)
	Text OKTORA PRIMASTUTI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Penelitian yang dilatarbelakangi oleh fenomena perubahan paradigma sosial masyarakat yang beralih dari sistem perbankan konvensional ke syariah mengakibatkan meningkatnya asset dan aktivitas ekonomi berbasis syariah. Atas dasar tersebut pemerintah Indonesia melakukan reformasi hukum ke arah hukum ekonomi syariah. Hal tersebut diwujudkan dengan pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Namun, timbul permasalahan baru tatkala aturan tersebut tidak lagi menjadi pedoman dalam melakukan perjanjian/akad dan bahkan menimbulkan sengketa hukum. Sehingga disusunlah penelitian ini dengan judul Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015).
Pokok permasalahan yang dikaji adalah kesesuaian akad ijarah Multi Jasa pada BPRS, serta penyelesaian sengketa dan pertimbangan hukum dari kasus putusan tersebut dalam Perspektif KHES dan Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Pendekatan untuk mengkaji permasalahan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan historis (historical approach), dengan menggunakan data primer dan sekunder. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan responden yang merupakan praktisi di bidang peradilan agama dan ekonomi syariah. Metode analisis yang digunakan adalah melalui analisis yuridis kualitatif.
Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa melindungi keseimbangan dan rekonstruksi sistem hukum ekonomi syariah harus disusun dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar prinsip ekonomi syariah. Terutama aplikasinya di dalam aktivitas bank pembiayaan rakyat syariah yang lekat pada mayoritas kehidupan masyarakat Indonesia. Dipandang perlu untuk adanya suatu ketentuan khusus dan lebih komprehensif mengenai akad pembiayaan Ijarah multi jasa di masa yang akan datang (ius constituendum) yang berlandaskan Hukum Islam.
Kata kunci : Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

Actions (login required)

View Item