SETYANDANASYAH, OKY DEFA and Prananingtyas, Paramita and Njatrijani, Rinitami (2017) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA ANGKUTAN DARAT BERBASIS APLIKASI (ONLINE) OLEH PIHAK PENYELENGGARA JASA PENGANGKUTAN BERBASIS APLIKASI (ONLINE). _148 DG 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 148 OKY DEFA SETYANDANASYAH - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB)
	Text 148 OKY DEFA SETYANDANASYAH - abstrak.pdf Download (119kB)
	Text 148 OKY DEFA SETYANDANASYAH - bab 1`.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB)
	Text 148 OKY DEFA SETYANDANASYAH - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB)
	Text 148 OKY DEFA SETYANDANASYAH - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text 148 OKY DEFA SETYANDANASYAH - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB)
	Text 148 OKY DEFA SETYANDANASYAH - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (79kB)

Abstract

Angkutan berbasis aplikasi adalah angkutan yang dapat dipesan melalui aplikasi di telepon pintar (smartphone). Mulai ada di Indonesia sejak lama tetapi masyarakat mengenal sistem ini sejak 2 tahun terakhir. Pengaturan dan perizinan yang sebelumnya tidak diatur pada UU tertulis akhirnya dibuat oleh pemerintah melalui PP No. 32 Tahun 2016. PP tersebut mengatur kewajiban pihak penyelenggara jasa angkutan berbasis aplikasi untuk menyelenggarakan jasa pengangkutan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pendaftaran perusahaan penyelenggara berbasis aplikasi serta perlindungan hukum terhadap penggunanya yang dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa
perlindungan hukum terhadap pengguna kadang ditemukan kasus wanprestasi namun pihak penyelenggara dengan cepat dapat menyelesaikannya. Perizinan angkutan berbasis aplikasi yang sebelumnya tidak tercantum dalam Undang-Undang dapat
diselesaikan dengan cara diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 dan para pihak penyelenggara harus mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
Kata kunci : perlindungan konsumen, transportasi, angkutan berbasis aplikasi

Actions (login required)

View Item