CHRISTOPHER, ANDERSON and Santoso, Budi and Saptono, Hendro (2017) AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PAILIT MELALUI PENINJAUAN KEMBALI (Studi Kasus : PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas). _133 DG 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 133 ANDERSON CHRISTOPHER - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text 133 ANDERSON CHRISTOPHER - abstrak.pdf Download (65kB)
	Text 133 ANDERSON CHRISTOPHER - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (161kB)
	Text 133 ANDERSON CHRISTOPHER - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB)
	Text 133 ANDERSON CHRISTOPHER - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB)
	Text 133 ANDERSON CHRISTOPHER - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (224kB)
	Text 133 ANDERSON CHRISTOPHER - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (112kB)
	Text 133 ANDERSON CHRISTOPHER - dapus.pdf Download (102kB)

Abstract

PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas telah dinyatakan pailit lewat
putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Setelah diajukan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung berpendapat dengan pertimbangan, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekhilafan Hakim maupun kekeliruan yang nyata karena telah menerima dan memeriksa permohonan
pernyataan pailit yang diajukan oleh pribadi, sedangkan pihak Termohon adalah perusahaan efek. Dengan ini maka putusan Pengadilan Niaga tersebut batal demi hukum.
Pembahasan mengenai kasus tersebut adalah dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan, asas-asas hukum kepailitan, pihak-pihak pada kepailitan perusahaan efek, serta analisa terhadap akibat hukum yang terjadi pada PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas setelah pembatalan pailit.
Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis
normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Ghozi Muhammad dan Azmi Ghozi Harharah selaku individu tidak memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. AAA Sekuritas (Perusahaan Efek). Hanya Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. AAA
Sekuritas (Perusahaan Efek) berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan hakim sebagai pembuat putusan seharusnya dapat lebih teliti dan hati-hati dalam menangani suatu perkara, karena apabila terjadi kekeliruan, khususnya dalam kepailitan tentunya akan merugikan banyak pihak.
Kata Kunci : Pembatalan Pailit, PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Kekhilafan Hakim, Perusahaan Efek

Actions (login required)

View Item