DEWI, BIANCA KARTIKA and Suharto, R. Suharto and Saptono, Hendro (2018) PEMBEBANAN JAMINAN PADA PESAWAT UDARA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK BERDASARKAN HUKUM INDONESIA. _040 PDT 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text BIANCA KARTIKA DEWI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text BIANCA KARTIKA DEWI_ABSTRAK.pdf Download (78kB)
	Text BIANCA KARTIKA DEWI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text BIANCA KARTIKA DEWI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB)
	Text BIANCA KARTIKA DEWI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (94kB)
	Text BIANCA KARTIKA DEWI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	Text BIANCA KARTIKA DEWI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (81kB)
	Text BIANCA KARTIKA DEWI_DAFPUS.pdf Download (127kB)

Abstract

Kebutuhan masyarakat akan transportasi pesawat udara membuat industri penerbangan berkembang dengan pesat. Maskapai penerbangan semakin bertambah dan berlomba-lomba untuk menyediakan armada pesawat udara serta pelayanan yang terbaik. Pengadaan pesawat udara di Indonesia lazim dilakukan dengan mekanisme leasing dari perusahaan pembiayaan atau dengan mengajukan kredit bank. Pengadaan pesawat udara dituangkan dalam sebuah Perjanjian Pengadaan Pesawat Udara yang di dalamnya juga menentukan perihal jaminan yang digunakan debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan.
Sesuai asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata, Perjanjian Pengadaan Pesawat Udara juga bebas untuk dibuat berdasarkan hukum Indonesia maupun hukum asing. Dalam hal perjanjian tersebut dibuat berdasarkan hukum Indonesia, maka hukum jaminan yang digunakan pun adalah hukum jaminan Indonesia. Baik Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan maupun peraturan perundang-undangan lainnya belum ada menyebutkan dengan jelas bentuk jaminan apa yang diterapkan untuk pesawat terbang. Saat ini ada empat jenis jaminan di Indonesia, yaitu gadai dan fidusia bagi benda bergerak, serta hipotik dan hak tanggungan bagi benda tidak bergerak, namun ke-empat nya belum ada yang sesuai untuk diterapkan bagi obyek pesawat udara.
Penulisan hukum ini akan membahas masalah yang saat ini dihadapi oleh pelaku industri penerbangan karena belum jelasnya pengaturan jaminan pesawat udara, serta bentuk pengaturan seperti apa yang sesuai untuk diterapkan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang melihat pemberlakuan ketentuan perundang-undangan terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer menjadi data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari lapangan yang terkait dengan pembebanan jaminan pada pesawat udara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian penulis, saat ini masih terdapat kekosongan hukum mengenai hukum jaminan bagi pesawat udara. Sebagai alternatifnya, jaminan dalam perjanjian kredit pesawat udara adalah jaminan fidusia terhadap komponen pesawat udara secara terpisah. Namun hal ini belum secara maksimal melindungi kepentingan kreditur maupun debitur. Sebagai solusinya, perlu adanya pembaruan hukum perdata mengenai ketentuan benda terdaftar dan benda tidak terdaftar, serta pemberlakuan jaminan hipotik dan pembentukan otoritas pendaftaran hipotik bagi pesawat udara.
Kata Kunci : Hukum Jaminan, Pesawat Udara, Kredit bank

Actions (login required)

View Item