Dewi, Astrid Arsyana and Susilowati, Etty and Mahmudah, Siti (2017) KEDUDUKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA PENYELESAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (Studi Putusan No. 83/PK/Pdt.Sus-Pailit/2015). _128 DG 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 128 Astrid Arsyana Dewi - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text 128 Astrid Arsyana Dewi -abstrak.pdf Download (75kB)
	Text 128 Astrid Arsyana Dewi - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text 128 Astrid Arsyana Dewi - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text 128 Astrid Arsyana Dewi - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)
	Text 128 Astrid Arsyana Dewi - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text 128 Astrid Arsyana Dewi - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (79kB)

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui hakim niaga, dimana dalam masa tersebut kepada pihak debitor atau kreditor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya. Salah satunya dengan cara debitor mengajukan rencana perdamaian.
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui kedudukan salah satu kreditor yang tidak menjalankan hasil pengesahan perdamaian (homologasi) yang diajukan debitor PT. Bakrie Telecom, Tbk. Kreditor tersebut ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang kemudian mengajukan upaya hukum berupa Peninjauan Kembali pada
Putusan No. 83/PK/Pdt.Sus-Pailit/2015. Permohonan peninjauan kembali tersebut berisikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta untuk dikeluarkan dari proses restrukturisasi utang yang ada dalam rencana perdamaian karena mempunyai piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kementerian Komunikasi dan Informatika merasa bahwa merupakan kreditor
yang diistimewakan (preferen) sehingga berupaya agar Mahkamah Agung meninjau kembali rencana perdamaian yang diajukan PT. Bakrie Telecom, Tbk.
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa: 1) Kedudukan
Kementerian Komunikasi dan Informatika atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada peninjauan kembali yang diajukan pada Putusan No. 83/PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 dilihat dari perundang-undangan di Indonesia merupakan kreditor konkuren. Hal ini terjadi karena Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak mempunyai kepastian hukum terhadap
sifat utangnya. 2) Hasil keputusan penolakan permohonan peninjauan kembali yang diberikan oleh Mahkamah Agung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Kata Kunci : Kementerian Komunikasi dan Informatika, Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

Actions (login required)

View Item