SITORUS, FEBIOLA META YURISA and Suradi, Suradi and Aminah, Aminah (2018) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PEREDARAN PRODUK PANGAN IMPOR ILEGAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN. _038 PDT 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text FEBIOLA META YURISA SITORUS_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB)
	Text FEBIOLA META YURISA SITORUS_ABSTRAK.pdf Download (61kB)
	Text FEBIOLA META YURISA SITORUS_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB)
	Text FEBIOLA META YURISA SITORUS_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text FEBIOLA META YURISA SITORUS_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text FEBIOLA META YURISA SITORUS_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (245kB)
	Text FEBIOLA META YURISA SITORUS_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (64kB)
	Text FEBIOLA META YURISA SITORUS_DAFPUS.pdf Download (105kB)

Abstract

Masuknya produk pangan impor ke Indonesia harus melewati persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan izin edar. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dari produk pangan impor yang berbahaya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, masih banyak ditemui produk pangan impor yang illegal, baik karena mengandung zat kimia berbahaya maupun karena tidak memiliki izin edar yang dapat merugikan dan membahayakan konsumen. Kenyataan seperti ini sudah banyak terjadi, sehingga hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh konsumen telah dilanggar. Perlindungan hukum kepada konsumen sesungguhnya adalah suatu keharusan, oleh karena itu peran serta pemerintah terhadap perlindungan konsumen sangat diharapkan khususnya dalam pengawasan terhadap peredaran pangan impor illegal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran makanan impor illegal di Indonesia; (2) bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan mengeluarkan izin edar produk pangan impor; (3) bagaimana sanksi-sanksi yang diterapkan pemerintah terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk pangan impor illegal.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis kualitatif dalam mengolah data yang ada.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran produk pangan impor illegal yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Pemerintah juga telah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai suatu lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi peredaran produk pangan impor baik sebelum diedarkan ke masyarakat maupun setelah diedarkan di masyarakat. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk pangan impor illegal adalah sanksi perdata, sanksi pidana, dan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan.
Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Makanan impor illegal, Tanggung Jawab Pemerintah

Actions (login required)

View Item