FERIADI, FERIADI and Prananingtyas, Paramita and Saptono, Hendro (2017) ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT AKUISISI PERUSAHAAN MELALUI BACKDOOR LISTING. _122 DG 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 122 FERIADI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text 122 FERIADI - abstrak.pdf Download (71kB)
	Text 122 FERIADI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB)
	Text 122 FERIADI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text 122 FERIADI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (112kB)
	Text 122 FERIADI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB)
	Text 122 FERIADI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (74kB)

Abstract

Backdoor listing merupakan upaya perusahaan yang hendak tercatat di bursa efek tanpa harus melalui proses IPO, melainkan dengan cara mengambil alih atau melakukan merger dengan perusahaan yang sudah tercatatat di bursa efek. Backdoor listing akan banyak memangkas syarat-syarat perusahaan yang hendak tercatat di bursa efek pada umumnya. penelitian ini membahas mengenai
pengaturan untuk pelaksanaan pengambilalihan/akuisisi perusahaan terbuka melalui backdoor listing di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas akibat akuisisi perusahaan melalui backdoor listing.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analisis, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai permasalahan perlindungan hukum pemegang saham minoritas akibat akuisisi perusahaan melalui backdoor listing, dalam mengumpulkan data
yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa peraturan pelaksanaan backdoor listing tetap memakai peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan merger, akuisisi dan akuisisi dalam rangka right issue, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas; Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.G.1. tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atas Emiten; dan Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Dalam hal terjadinya backdoor listing perlindungan hukum yang diberikan adalah penawaran tender. Setiap pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli efek emiten atau perusahaan publik wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam dan peraturan perundan-undangan.
Secara keseluruhan dalam penulisan ini dapat disimpulkan, praktik
pelaksanaan backdoor listing tetap memakai peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan merger, akuisisi dan akuisisi dalam rangka right issue, hal ini dikarenakan tidak adanya aturan khusus yang mengatur backdoor listing. Pemegang saham minoritas memiliki hak hak umum. yakni, hak Perseorangan, hak Appraisal Right, hak Pre-emptive right, Derivative right, dan hak angket. Serta perlindungan penawaran tender apabila backdoor listing dilakukan dengan
cara akuisisi terhadap saham lama dari emiten.
Kata kunci : Backdoor listing, perlindungan pemegang saham minoritas

Actions (login required)

View Item