TAMBUNAN, JOSEP MAROLOP and Suradi, Suradi and Islamiyati, Islamiyati (2018) PERLINDUNGAN HUKUM PEMAKAI JASA BIRO PERJALANAN WISATA ATAS KEGAGALAN DALAM PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMRAH OLEH FIRST TRAVEL. _035 PDT 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text JOSEP MAROLOP TAMBUNAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	Text JOSEP MAROLOP TAMBUNAN_ABSTRAK.pdf Download (63kB)
	Text JOSEP MAROLOP TAMBUNAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text JOSEP MAROLOP TAMBUNAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	Text JOSEP MAROLOP TAMBUNAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (141kB)
	Text JOSEP MAROLOP TAMBUNAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (386kB)
	Text JOSEP MAROLOP TAMBUNAN_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (67kB)
	Text JOSEP MAROLOP TAMBUNAN_DAFPUS.pdf Download (129kB)

Abstract

First Travel merupakan PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang jenis usahanya dalam bidang jasa perjalanan Ibadah Umrah. Tingginya minat masyarakat untuk mengikuti jasa perjalanan Ibadah Umrah serta persaingan usaha antar PPIU membuat usaha ini berpotensi merugikan bagi masyarakat. Perlindungan hukum terhadap jamaah First Travel menjadi permasalahan hukum (legal issue) yang diteliti dan dibahas.
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna jasa perjalanan Ibadah Umrah oleh Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah. Selain itu untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah oleh First Travel sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015. Dan untuk mengetahui dampak dan pertanggungjawaban atas kegagalan pemberangkatan perjalanan Ibadah Umrah oleh First Travel.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yang bersifat deskriptif analitis. Permasalahan yang dibahas didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana pelaksanaan di lapangan. Penulis terlebih dahulu memberi gambaran mengenai First Travel serta lembaga terkait, kemudian menganalisis sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan bagi jamaah. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber dengan metode wawancara, studi pustaka, dan studi dokumenter.
Hasil penelitian menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa perjalanan Ibadah Umrah oleh Kementerian Agama telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Akan tetapi dalam pelaksanaan, masih banyak ketentuan yang belum dilaksanakan Kementerian Agama sesuai dengan tugas yang diamanatkan peraturan tersebut, khususnya mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah. Permasalahan tersebut didukung adanya ketidaksiapan lembaga dari Kementerian Agama serta peraturan pelaksanaan terkait fungsi dan tanggung jawab yang belum ada maupun belum jelas. Pada kasus First Travel, sebanyak 63.310 jamaah dirugikan baik materiil dan immateriil dalam lingkungan sosial karena tidak jadi diberangkatkan ke Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Umrah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, First Travel diminta dikenai sanksi administratif oleh Kementerian Agama serta digugat perdata oleh korban, dan dituntut pidana karena diduga melakukan penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, First Travel, Ibadah Umrah

Actions (login required)

View Item