Putri, Vandana Nursantri Gusti and Njatrijani, Rinitami and Lestari, Sartika Nanda (2017) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE) DALAM PEMUTUSAN PERJANJIAN WARALABA (STUDI PADAFRANCHISE OPPAI YAKITORI). _118 DG 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 118 Vandana Nursantri Gusti Putri - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text 118 Vandana Nursantri Gusti Putri - abstrak.pdf Download (68kB)
	Text 118 Vandana Nursantri Gusti Putri - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text 118 Vandana Nursantri Gusti Putri - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text 118 Vandana Nursantri Gusti Putri - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)
	Text 118 Vandana Nursantri Gusti Putri - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB)
	Text 118 Vandana Nursantri Gusti Putri - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (71kB)
	Text 118 Vandana Nursantri Gusti Putri - dapus.pdf Download (97kB)

Abstract

Pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang utama di
Indonesia. Sebab keberhasilan ekonomi akan mendukung pembangunan di bidang lainnya. Salah satu meningkatkan cara pembangunan ekonomi bagi masyarakat yaitu dengan melakukan wirausaha. Misalnya dengan membeli sistem bisnis yang sudah jadi, yang mempunyai kelebihan bahwa sistem bisnis sudah tercipta dan
siap pakai, yang di kenal dengan Franchise atau Waralaba.
Waralaba atau Franchise adalah hak istimewa (previlege) yang terjalin dan atau diberikan oleh pemberi waralaba (franchisor) kepada penerima waralaba (franchisee) dengan sejumlah kewajiban atau pembayaran. Sistem bisnis waralaba atau Franchise ini dilakukan guna memperluas pasar dagang yang dimiliki oleh
pemberi waralaba (franchisor) dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi para penerima waralaba (franchisee). Bisnis waralaba atau Franchise ini terjadi karena adanya perjanjian antara pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee). Secara yuridis, waralaba atau franchise mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder, yang dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan. Metode pendekatan ini dipilih karena penelitian ini meneliti atau akan mengetahui terlebih dahulu
mengenai peraturan-peraturan yang berlaku terkait waralaba atau franchise. Di samping itu, penelitian yang bersifat empiris dilakukan selain untuk memastikan suatu kebenaran juga mencari pengalaman yang nyata mengenai waralaba atau franchise.
Penelitian ini ditujukan untuk melakukan kajian terhadap bentuk
pengaturan perlindungan hukum bagi penerima waralaba (franchisee) apabila terjadi pemutusan perjanjian serta akibat hukum bagi para pihak baik pemberi waralaba (franchisor), penerima waralaba (franchisee) ataupun pihak ketiga yang dalam perjanjian waralaba OPPAI YAKITORI. Dan untuk mengetahui bentuk
perjanjian waralaba atau franchise OPPAI YAKITORI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.
Bahwa bentuk perlindungan hukum bagi penerima waralaba (franchisee) apabila terjadi pemutusan perjanjian adalah adanya penggantian kerugian apabila baik penerima waralaba (franchisee) dan pemberi waralaba (franchisor) merasa dirugikan dan akibat hukumnya penerima waralaba (franchisee) sudah tidak lagi
mendapatkan hak istimewa (previlege) yang berupa sistem bisnis waralaba, hak penggunaan logo, design, maupun sistem dagang yang dimiliki pemberi waralaba (franchisor)
Kata Kunci : Waralaba/Franchise, Perjanjian Waralaba, Pemutusan Perjanjian.

Actions (login required)

View Item