MUARDI, IMAM and Njatrijani, Rinitami and Suradi, Suradi (2018) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (STUDI KASUS ANTARA CV. MITRA KARYA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN). _033 PDT 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text IMAM MUARDI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB)
	Text IMAM MUARDI_ABSTRAK.pdf Download (118kB)
	Text IMAM MUARDI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text IMAM MUARDI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	Text IMAM MUARDI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (136kB)
	Text IMAM MUARDI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (510kB)
	Text IMAM MUARDI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB)
	Text IMAM MUARDI_DAFPUS.pdf Download (188kB)

Abstract

Perkembangan dalam bidang pembangunan infrastruktur sekarang ini menimbulkan pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum. Pemerintah pada Tahun 2017 mengeluarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti Undang – undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang dirasa belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi.
Pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan lingkar Gejlig Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan melalui metode pemilihan langsung pasca kualifikasi yang dilaksanakan oleh DPU Kabupaten Pekalongan. Pemenang dari proses tersebut adalah CV. Mitra Karya.
Setiap penelitian membutuhkan suatu metode penelitian, penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data primer dan sekunder. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum bagi penyedia jasa dalam pelaksanaan jasa konstruksi.
Dalam pelaksanaan pembangunan jalan lingkar Gejlig Kabupaten Pekalongan terjadi penghentian sementara pekerjaan konstruksi secara sepihak dari pengguna jasa dengan alasan keadaan kahar. Penghentian tersebut tidak diikuti pembayaran yang membuat CV. Mitra Karya melakukan gugatan, dan atas gugatan tersebut pengguna jasa dinyatakan telah melakukan wanprestasi melalui putusan pengadilan. Bentuk perlindungan hukum bagi penyedia jasa adalah keseimbangan posisi dalam kontrak, sehingga tidak ada pihak yang kuat ataupun lebih lemah. Atas penghentian sepihak pekerjaan konstruksi, CV. Mitra Karya sebagai penyedia jasa memiliki hak – hak sesuai dengan yang ada dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan berupa pembayaran ganti rugi dari pengguna jasa.
Lahirnya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 diharapkan dapat membuat penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah dapat terlaksana dengan baik dengan peningkatan peran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di daerahnya.
Kata Kunci : Jasa Konstruksi, Perlindungan Hukum, Kontrak Kerja Konstruksi, Pemerintah Daerah

Actions (login required)

View Item