GABRIELLA, NATASYA and Prananingtyas, Paramita and Lestari, Sartika Nanda (2017) ANALISA YURIDIS PENERAPAN LARANGAN PERJANJIAN PENETAPAN HARGA. _112 DG 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 112 NATASYA GABRIELLA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB)
	Text 112 NATASYA GABRIELLA - abstrak.pdf Download (103kB)
	Text 112 NATASYA GABRIELLA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (149kB)
	Text 112 NATASYA GABRIELLA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB)
	Text 112 NATASYA GABRIELLA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (113kB)
	Text 112 NATASYA GABRIELLA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text 112 NATASYA GABRIELLA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB)
	Text 112 NATASYA GABRIELLA - dapus.pdf Download (108kB)

Abstract

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang salah satunya adalah perjanjian penetapan harga. Perjanjian penetapan harga memiliki akibat yang fatal bagi persaingan dengan menaikkan harga di atas harga kompetitif dan
mengakibatkan kebebasan menentukan harga secara independen menjadi berkurang dan merugikan konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi dan jumlah barang yang tersedia akan semakin sedikit.
Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah mengenai penerapan prinsip-prinsip larangan penetapan harga di dalam Hukum Persaingan Usaha sebagai upaya pencegahan praktek monopolistik dan hubungan antara tindakan kartel dan tindakan penetapan harga dalam Hukum Persaingan Usaha.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh lalu dikumpulkan, dijelaskan kemudian dianalisis.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa larangan perjanjian penetapan harga diterapkan dengan melihat pemenuhan unsur-unsur Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penetapan harga termasuk bentuk kartel dan Pasal 5 pada hakikatnya juga merupakan pengaturan tentang kartel, hanya saja kartel yang dimaksud adalah kartel harga.
Saran yang dapat diberikan adalah KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia hendaknya dapat lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya yang mempunyai kewenangan besar untuk menilai perjanjian yang dilarang, karena tidak setiap perjanjian penetapan harga selalu bersifat merugikan
atau menghambat persaingan, tetapi bersifat pro persaingan.
Kata Kunci : Perjanjian Penetapan Harga, Kartel, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Actions (login required)

View Item