AUDINA, AISHA NADHA and Suradi, Suradi and Aminah, Aminah (2018) PENERAPAN KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP : ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA HINGGA KASASI DALAM SENGKETA PEMERINTAH DENGAN P.T. MERBAU PELALAWAN LESTARI. _030 PDT 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AISHA NADHA AUDINA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text AISHA NADHA AUDINA_ABSTRAK.pdf Download (149kB)
	Text AISHA NADHA AUDINA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB)
	Text AISHA NADHA AUDINA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text AISHA NADHA AUDINA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text AISHA NADHA AUDINA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (337kB)
	Text AISHA NADHA AUDINA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB)
	Text AISHA NADHA AUDINA_DAFPUS.pdf Download (239kB)

Abstract

Perusakan hutan adalah salah satu isu lingkungan yang penting sehingga pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam upaya pelestarian lingkungan. Hal ini terbukti dari sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap oknum-oknum yang melakukan perusakan lingkungan, salah satunya adalah P.T. Merbau Pelalawan Lestari (P.T. MPL) yang melakukan penebangan hutan di luar areal yang telah ditetapkan. Pemerintah menggugat P.T. MPL untuk membayar ganti rugi yang didasari oleh perbuatan melawan hukum (PMH).
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam kasus perusakan lingkungan, khususnya dalam kasus antara pemerintah melawan P.T. MPL dan untuk mengetahui alasan PMH dapat dijadikan salah satu alasan untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap oknum perusak lingkungan serta menganalisa putusan hakim di tiap tingkat peradilan dalam memutus kasus ini.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga kasasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian ini, pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah instansi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dengan dasar PMH atau Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai dasar untuk mengajukan gugatan.
Hakim pada pengadilan tingkat pertama dan banding memaknai konsep PMH dalam perkara ini hanya berdasar kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Majelis hakim tidak mempertimbangkan UU PPLH dalam penerapan unsur PMH yang ada. Sementara itu dalam putusan kasasi, hakim mengombinasikan konsep PMH dalam KUH Perdata dan UU PPLH.
Maka, yang dapat dilakukan agar penanganan sengketa lingkungan ini menjadi lebih baik adalah Mahkamah Agung perlu meningkatkan jumlah hakim bersertifikasi lingkungan yang ditempatkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dimana banyak terdapat kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Mengingat kasus pembuktian dalam kasus lingkungan hidup bersifat spesifik dan tidak mudah dinilai hanya dari bukti-bukti formil saja, maka diperlukan surat edaran dari Mahkamah Agung kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan lapangan dalam menangani kasus lingkungan hidup.
Kata kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa, Perusakan Lingkungan Hidup

Actions (login required)

View Item