LAKSONO, AJI PRIO and Silviana, Ana and Sismarwoto, Edy (2018) PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI HIBAH TANAH SECARA MELAWAN HUKUM (Studi Putusan PN Kebumen Nomor : 35/Pdt.G/1999/PN.Kbm) ._022 PDT 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AJI PRIO LAKSONO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text AJI PRIO LAKSONO_ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text AJI PRIO LAKSONO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	Text AJI PRIO LAKSONO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)
	Text AJI PRIO LAKSONO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text AJI PRIO LAKSONO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB)
	Text AJI PRIO LAKSONO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB)
	Text AJI PRIO LAKSONO_DAFPUS.pdf Download (139kB)

Abstract

Peralihan Hak Atas Tanah adalah proses beralih atau dialihkannya Hak Atas Tanah dari satu pihak ke pihak lain. Salah satu proses peralihan tersebut adalah Hibah Tanah, namun proses ini terkadang menimbulkan kasus hukum. Putusan PN Kebumen Nomor : 35/Pdt.G/1999/PN.Kbm merupakan putusan sengketa hibah harta Almarhum Mad Dahlan kepada pihak lain yang kemudian digugat oleh pihak ahli waris dari Almarhum Mad Dahlan dan sebagian gugatan tersebut dikabulkan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses peralihan hak atas tanah melalui hibah tanah secara melawan hukum dan alasan masih diberikannya setengah harta warisan Almarhum Mad Dahlan kepada para pihak yang tidak berhak.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui penjabaran deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dan metode analisa data menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui dan disimpulkan bahwa proses peralihan hak atas tanah melalui hibah tanah dalam putusan PN Kebumen Nomor : 35/Pdt.G/1999/PN.Kbm dinyatakan melawan hukum karena proses pembuatan akta hibah tersebut tidak sah, dimana kedudukan Diyono Slamet sebagai ahli waris diabaikan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 210 KHI, jika dasar hukum yang dipakai adalah Hukum Islam, atau bertentangan dengan Pasal 913, 914, 1320, 1365 KUH Perdata jika didasarkan pada Hukum Perdata, sedangkan para pihak yang dinyatakan tidak mempunyai hak atas harta warisan Almarhum Mad Dahlan masih diberikan setengah harta waris karena harta tersebut berasal dari harta gono-gini hak dari Sariyem.
Kata Kunci : Hibah Tanah, Hak-hak Atas Tanah, Perbuatan Melawan Hukum

Actions (login required)

View Item