Fauzi, Muhamad Ardi Nizar and Adhim, Nur and Suradi, Suradi (2018) PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK TANAH DENGAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA ( Studi Kasus Putusan PN Temanggung Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.Tmg ). _021 PDT 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhamad Ardi Nizar Fauzi_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text Muhamad Ardi Nizar Fauzi_ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text Muhamad Ardi Nizar Fauzi_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB)
	Text Muhamad Ardi Nizar Fauzi_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text Muhamad Ardi Nizar Fauzi_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB)
	Text Muhamad Ardi Nizar Fauzi_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	Text Muhamad Ardi Nizar Fauzi_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (64kB)
	Text Muhamad Ardi Nizar Fauzi_DAFPUS.pdf Download (93kB)

Abstract

Penguasaan Aset Bekas Milik Asing (ABMA/T) oleh pemerintah, dalam penggunaannya banyak yang belum diinventarisasi dan belum diselesaikan penetapan status kepemilikannya, sehingga diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penyelesaian ABMA/T. Pemantapan status hukum ABMA/T menjadi suatu hal yang sensitif dan menemui banyak permasalahan di lapangan. Sengketa ABMA/T di antaranya terjadi di Kabupaten Temanggung dalam perkara Nomor: 32/Pdt.G/2014/PN.Tmg.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur ABMA/T, Perlindungan hukum pemilik tanah dengan sertipikat HGB bekas milik asing/Tionghoa pada putusan Nomor: 32/Pdt.G/2014/PN.Tmg, dan solusi pelaksanaan putusan Nomor: 32/Pdt.G/2014/PN.Tmg. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber yang bersangkutan untuk menunjang data dari hasil studi kepustakaan. Kajian penelitian ini didasarkan pada perundang-undangan dan putusan Pengadilan Negeri Temanggung No. 32/Pdt.G/2014/PN.Tmg.
Hasil penelitian bahwa ABMA/T merupakan pendapatan negara lainnya yang sah dan dapat dinilai dengan uang, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Terbitnya PMK No.31/PMK.06/2015 untuk mencabut peraturan Menteri Keuangan sebelumnya guna memperbaiki kerancuan mengenai wewenang dan tanggung jawab, pihak ketiga, penyelesaian/pemantapan status hukum ABMA/T, serta mengatur hal baru mengenai nilai pasar kompensasi ABMA/T. Perlindungan hukum pemilik tanah bekas Hak Guna Bangunan (HGB) yang diakui menjadi ABMA/T dalam perkara No.32/Pdt.G/2014/PN.Tmg belum sepenuhnya terlindungi. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan terkait penyelesaian dan pemantapan status hukum ABMA/T tidak memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah terutama terhadap hak-hak keperdataannya. Solusi pelaksanaan putusan pengadilan adalah dengan melakukan pendaftaran tanah dan bangunan serta hak prioritas bekas pemegang HGB harus diutamakan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Guna Bangunan, ABMA/T

Actions (login required)

View Item