MANALU, ROY OSCAR and Susilowati, Etty and Mahmudah, Siti (2017) PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI RENVOI PROSEDUR PADA KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 77/PDT.SUS-RENVOI PROSEDUR/2015/PN.NIAGA.JKT.PST). _098 DG 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 098 ROY OSCAR MANALU - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (796kB)
	Text 098 ROY OSCAR MANALU - abstrak.pdf Download (132kB)
	Text 098 ROY OSCAR MANALU - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text 098 ROY OSCAR MANALU - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (378kB)
	Text 098 ROY OSCAR MANALU - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB)
	Text 098 ROY OSCAR MANALU - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (437kB)
	Text 098 ROY OSCAR MANALU - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB)
	Text 098 ROY OSCAR MANALU -dapus.pdf Download (189kB)

Abstract

Kepailitan merupakan kasus perdata khusus yang harus disidangkan pada pengadilan niaga, sehingga dari proses persidangan tersebut akan diberikan putusan pailit. Setelah adanya putusan tersebut akan dilakukan tindakan yuridis berupa proses pengurusan dan
pemberesan terhadap boedel pailit. Salah satu tindakan yuridis ialah rapat verifikasi, dimana pada rapat verifikasi sering terjadi bantahan antara kreditor kepada kurator dan apabila tidak dapat didamaikan pada saat itu juga, maka hakim pengawas menyarankan untuk diadakannya renvoi prosedur dan hal ini berdasarkan Pasal 127 (1) UUK-PKPU. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana penyelesaian sengketa dengan menggunakan
renvoi prosedur dan bagaimana kekuatan renvoi prosedur bagi pihak yang catatan utangnya sudah diakui.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan dan alat yang digunakan adalah studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telaan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.
Hasil penelitian yaitu bahwa renvoi prosedur merupakan perlawanan hukum berupa bantahan yang dikembalikan kepada majelis hakim niaga, namun UUK-PKPU sendiri tidak mengatur mengenai proses beracaranya renvoi prosedur namun berdasarkan Pasal 229 UUKPKPU mengatur“kecuali ditentukan lain dalam undang- undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata”. Sehingga Pasal 118 (1) HIR menjadi dasar untuk
proses beracaranya renvoi prosedur. Hasil dari proses renvoi prosedur tersebut adalah putusan majelis hakim, dimana putusan tersebut akan memiliki kekuatan hukumyang mengikat dan final bagi pihak yang catatan utangnya sudah diakui, apabila putusan tersebut tidak ada upaya hukum atau dengan kata lain sudah in kracht. Pada praktiknya sebelum dilaksanakannya proses renvoi prosedur para pihak membuat perjanjian yang berisikan apapun hasil dari putusan majelis hakim tersebut para pihak tidak melakukan upaya hukum, hal ini dilakukan agar rapat verifikasi dapat dijalankan kembali. Sehingga segala ketentuan yang ada dalam putusan haruslah dijalankan, dan akan diberikan sanksi bagi pihak yang sengaja tidak melakukan segala ketentuan yang tercantum dalam putusan.
Sebaiknya bagi para penegak hukum yang terlibat dalam kasus kepailitan memberikan penyuluhan terlebih dahulu bagi pihak-pihak yang mengajukan permohonan kepailitan hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penafsiran ganda mengenai hak dan kewajiban yang akan diterima dari proses kepailitan.
Kata Kunci : Proses Penyelesaian Sengketa Dengan Menggunakan
Renvoi Prosedur, Kekuatan Renvoi Prosedur Bagi Pihak Yang Catatan
Utangnya Sudah Diakui.

Actions (login required)

View Item