ALVIONITA, IVON and Suradi, Suradi and Sonhaji, Sonhaji (2018) PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PT. VIRGO MAKMUR PERKASA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 501 K/PDT.SUS-PHI/2016). _018 PDT 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text IVON ALVIONITA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text IVON ALVIONITA_ABSTRAK.pdf Download (7kB)
	Text IVON ALVIONITA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	Text IVON ALVIONITA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text IVON ALVIONITA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB)
	Text IVON ALVIONITA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text IVON ALVIONITA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text IVON ALVIONITA_DAFPUS.pdf Download (104kB)

Abstract

Perjanjian kerja merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja/ buruh sebelum kesepakatan bekerja dimulai. Setelah menyepakati perjanjian kerja, maka secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dan telah mengikat masing-masing pihak. Namun di dalam pelaksanaannya, hal ini seringkali tidak sejalan seperti yang diharapkan karena antara pengusaha dengan pekerja mempunyai dua kepentingan yang berbanding terbalik, sehingga hal ini pun menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Salah satu masalah perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan secara lisan tidak diperbolehkan di dalam peraturan perundang-undangan, pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara yang terjadi antara PT. Virgo Makmur Perkasa dengan para pekerjanya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2016, dan kesesuaian putusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan wawancara yang digunakan untuk menjustifikasi dan mengklarifikasi data sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, pada dasarnya, perjanjian kerja tidak harus dilakukan secara tertulis. akan tetapi, terdapat pengecualian dalam hal PKWT yakni harus dilakukan secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Jika ternyata PKWT tersebut dibuat secara lisan, maka demi hukum perjanjian kerja tersebut menjadi PKWTT. Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2016 menurut penulis kurang adil untuk kedua belah pihak yang berperkara karena tergugat tidak dihukum untuk membayar upah skorsing (upah proses). Majelis hakim berpendapat bahwa sesuai kebiasaan dalam praktek peradilan dalam memutus PKWT menjadi PKWTT adalah dengan tanpa memutus upah proses. Seharusnya dalam memutus, hakim berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi No 37/PUU-IX/2011 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD NRI 1945 yang memerintahkan hakim harus menghitung upah proses sampai dengan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
Kata Kunci : Perjanjian Kerja secara Lisan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, Upah Skorsing

Actions (login required)

View Item