QURAN, ILHAM HAFIZ and Njatrijani, Rinitami and Lestari, Sartika Nanda (2017) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ANGKUTAN BERPLAT NOMOR HITAM DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN BLORA. _092 DG 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 092 ILHAM HAFIZ QURAN - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text 092 ILHAM HAFIZ QURAN - abstrak.pdf Download (75kB)
	Text 092 ILHAM HAFIZ QURAN - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB)
	Text 092 ILHAM HAFIZ QURAN - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB)
	Text 092 ILHAM HAFIZ QURAN - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text 092 ILHAM HAFIZ QURAN - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text 092 ILHAM HAFIZ QURAN - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	Text 092 ILHAM HAFIZ QURAN - dapus.pdf Download (78kB)

Abstract

Berkembangnya perekonomian di Indonesia beserta berkembangnya teknologi pada saat ini, maka diperlukan suatu sarana untuk menunjang mobilitas seseorang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi merupakan suatu sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian.
seperti pada saat ini terdapat angkutan berplat nomor hitam di Kabupaten Blora terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen
pengguna angkutan berplat nomor hitam dan mengetahui pengawasan Dinas Perhubungan terkait adanya angkutan berplat nomor hitam.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analisis, dan data penelitian yang dikumpulkan dengan cara mengacu pada studi pustaka, observasi dan wawancara
Hasil dari studi ini menunjukan bahwa apabila terjadi suatu kerugian
terhadap konsumen, pelaku usaha angkutan berplat nomor hitam tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami tersebut, dalam terjadinya kecelakaan tidak ada kepastian hukum. Bahwa di Kabupaten Blora tidak ada perlindungan konsumen angkutan berplat nomor hitam. Dinas Perhubungan telah menjalankan fungsinya sebagai pengendalian dan pengawasan terkait angkutan
berplat nomor hitam tetapi angkutan berplat nomor hitam masih beroperasi sampai saat ini meskipun sudah dilakukan penindakan di lapangan.
Penelitian ini merekomendasikan agar pelaku usaha angkutan berplat nomor hitam untuk menjaga kualitas kendaraannya dan mematuhi lalu lintas dalam melakukan pengangkutan agar terjaminnya keselamatan penumpang atau dengan mengurus ijin beroperasi terlebih dahulu untuk mendapatkan status hukum
yang jelas yaitu sebagai angkutan resmi atau angkutan umum. Angkutan berplat nomor hitam. Dinas Perhubungan Kabupaten Blora harus menindak tegas angkutan berplat nomor hitam agar tidak dapat beroperasi dengan sering melakukan pengawasan langsung di lapangan agar angkutan berplat nomor hitam tidak beroperasi dan dapat mendorong pelaku usaha untuk memohonkan ijin menjadi angkutan resmi demi dapat melakukan kegiatan pengangkutan kembali.
Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Angkutan Berplat Nomor Hitam

Actions (login required)

View Item