PUTRI, BELLA SWANDRIYANA and Putrijanti, Aju and Cahyaningtyas, Irma (2026) ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMERIKSAAN SIDANG PIDANA SECARA ELEKTRONIK BERBASIS ASAS DUE PROCESS OF LAW. _068 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text BELLA SWANDRIYANA PUTRI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text BELLA SWANDRIYANA PUTRI_ABSTRAK.pdf Download (106kB)
	Text BELLA SWANDRIYANA PUTRI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (302kB)
	Text BELLA SWANDRIYANA PUTRI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (302kB)
	Text BELLA SWANDRIYANA PUTRI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (277kB)
	Text BELLA SWANDRIYANA PUTRI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (384kB)
	Text BELLA SWANDRIYANA PUTRI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text BELLA SWANDRIYANA PUTRI_DAFPUS.pdf Download (126kB)

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membawa perubahan mendasar dengan mengakui secara yuridis pemeriksaan sidang pidana yang diselenggarakan secara elektronik. Informasi, dokumen, dan bukti elektronik kini berkedudukan sah sebagai bagian dari proses pembuktian pidana. Pengakuan pada tataran normatif ini rupanya belum berjalan seiring dengan kesiapan pelaksanaannya di lapangan. Sejumlah kendala masih ditemukan, antara lain ketiadaan standar prosedural yang komprehensif mengenai autentikasi dan keaslian bukti elektronik, terbatasnya mekanisme pengawasan serta forum pengaduan atas pelanggaran prosedur, dan kompetensi aparat penegak hukum yang belum optimal, ditambah dukungan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas Due Process of Law dalam pemeriksaan sidang pidana secara elektronik, sekaligus menganalisis mekanisme pemeriksaan sidang elektronik yang berbasis asas tersebut dalam proses peradilan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, guna mengamati penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik di lapangan dan kehidupan masyarakat. Data yang dihimpun berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung yang berlaku, dan kehadiran pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana semakin memperkuat pemenuhan asas due process of law. Persoalan lain justru muncul pada aspek teknis dan prosedural yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Keabsahan bukti elektronik belum ditunjang oleh standar autentikasi yang seragam, sementara mekanisme pengawasan yang tersedia belum mampu memberikan jaminan akuntabilitas secara memadai bagi para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kebijakan tidak dapat dipandang sebagai langkah yang bersifat final, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang mencakup penyempurnaan norma teknis pada tataran undang-undang maupun optimalisasi upaya non yuridis, seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penguatan infrastruktur teknologi peradilan. Langkah-langkah tersebut merupakan jaminan penting bagi perlindungan hak-hak para pihak selama penyelenggaraan persidangan pidana secara elektronik berlangsung, sekaligus menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sistem peradilan pidana Indonesia harus berjalan selaras dengan penghormatan terhadap prinsip keadilan prosedural.
Kata kunci : Persidangan elektronik, Due Process of Law, Hukum Acara Pidana

Actions (login required)

View Item