ALFARIZI, RESTU and Njatrijani, Rinitami and Islamiyati, Islamiyati (2026) PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN LABEL HALAL YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA (Studi Pada Ayam Goreng Widuran). _225 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RESTU ALFARIZI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (596kB)
	Text RESTU ALFARIZI_ABSTRAK.pdf Download (178kB)
	Text RESTU ALFARIZI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (512kB)
	Text RESTU ALFARIZI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (449kB)
	Text RESTU ALFARIZI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (772kB)
	Text RESTU ALFARIZI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB)
	Text RESTU ALFARIZI_DAFPUS.pdf Download (224kB)
	Text RESTU ALFARIZI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (816kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen atas penyalahgunaan label halal oleh pelaku usaha Ayam Goreng Widuran, yang terbukti tidak memiliki sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) namun mencantumkan label "HALAL" selama lebih dari lima dekade, serta terbukti mengandung unsur babi (porcine DNA) melalui uji laboratorium. Kajian ini menyoroti bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap penyalahgunaan label halal ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha Ayam Goreng Widuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan mengintegrasikan data normatif dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan data lapangan berupa kuesioner konsumen dan observasi di lokasi usaha.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelaku usaha tersebut merupakan pelanggaran berlapis, yaitu prosedural, substantif, dan informatif. Pelanggaran tersebut mencederai hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta melanggar asas-asas perlindungan konsumen. Selain itu, ditemukan adanya lacuna legis atau kekosongan hukum dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal terkait ketiadaan sanksi perdata untuk pemulihan kerugian konsumen serta lemahnya sanksi pidana bagi pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi resmi. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi instrumen hukum utama yang digunakan untuk mengisi kekosongan tersebut, guna menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami konsumen. Selain itu, disarankan bagi lembaga terkait, khususnya BPJPH sebagai otoritas jaminan produk halal dan DPR sebagai lembaga legislatif, untuk melakukan penguatan pengawasan preventif, integrasi data sertifikasi, serta evaluasi regulasi agar sistem perlindungan konsumen dapat ditegakkan secara maksimal di Indonesia.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Penyalahgunaan Label Halal, Ayam Goreng Widuran

Actions (login required)

View Item