ARDRADIKA, MUHAMMAD ATALLA and Hardjanto, Untung Sri and Herawati, Ratna (2026) TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN HARGA MINYAK DAN GAS BUMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 PASCA PUTUSAN MK NOMOR 002/PUU-I/2003. _069 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD ATALLA ARDRADIKA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text MUHAMMAD ATALLA ARDRADIKA_ABSTRAK.pdf Download (87kB)
	Text MUHAMMAD ATALLA ARDRADIKA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	Text MUHAMMAD ATALLA ARDRADIKA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB)
	Text MUHAMMAD ATALLA ARDRADIKA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB)
	Text MUHAMMAD ATALLA ARDRADIKA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	Text MUHAMMAD ATALLA ARDRADIKA_DAFPUS.pdf Download (126kB)

Abstract

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang dikuasai oleh negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), yang semula menyerahkan penetapan harga kepada mekanisme pasar, dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 002/PUU-I/2003. Namun, lebih dari dua dekade sejak putusan tersebut, DPR belum juga melakukan revisi terhadap UU Migas, sehingga timbul kekosongan norma (rechtsvacuum) mengenai mekanisme penetapan harga migas pada tingkat undang-undang. Kekosongan ini kemudian diisi melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tanpa dasar delegasi yang memadai. Kondisi tersebut memunculkan persoalan konstitusional terkait urgensi revisi UU Migas dan bagaimana realitas pengaturan harga migas pasca putusan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan jenis data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 menimbulkan kekosongan total pada norma harga migas, sehingga seluruh peraturan pelaksana kehilangan norma induk apabila ditinjau dari perspektif Stufenbau des Rechts Kelsen. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi sebagai lex generalis tidak dapat mengisi kekosongan tersebut, mengingat kedudukan UU Migas sebagai lex specialis tanpa disertai norma delegasi yang eksplisit. Stagnasi legislasi DPR mencerminkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban konstitusional pasca putusan MK yang bersifat erga omnes serta final dan mengikat, sekaligus bertentangan dengan doktrin negara kesejahteraan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar DPR bersama Presiden segera memprioritaskan revisi UU Migas sebagai kewajiban konstitusional yang telah tertunda. Norma pengganti Pasal 28 perlu dirumuskan secara tegas, memuat delegasi kewenangan yang jelas, serta selaras dengan ratio decidendi Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 guna menjamin keterjangkauan harga energi dan mencegah pengujian konstitusional ulang.
Kata Kunci : Minyak dan Gas Bumi, Penetapan Harga, Putusan Mahkamah Konstitusi, Kekosongan Norma, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Actions (login required)

View Item