RAHMAN S, ACHLISH AULIYA and Silviana, Ana and Triyono, Triyono (2018) PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH BEKAS HAK EIGENDOM (RECHT VAN EIGENDOM) ANTARA AHLI WARIS PEMILIK TANAH BEKAS HAK EIGENDOM DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 6/Pdt.G/2013/PN.Slw). _010 PDT 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ACHLISH AULIYA RAHMAN S_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	Text ACHLISH AULIYA RAHMAN S_ABSTRAK.pdf Download (107kB)
	Text ACHLISH AULIYA RAHMAN S_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	Text ACHLISH AULIYA RAHMAN S_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text ACHLISH AULIYA RAHMAN S_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text ACHLISH AULIYA RAHMAN S_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB)
	Text ACHLISH AULIYA RAHMAN S_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (69kB)
	Text ACHLISH AULIYA RAHMAN S_DAFPUS.pdf Download (145kB)
	Text ACHLISH AULIYA RAHMAN S_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (125kB)

Abstract

Tanah memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi manusia, investasi tanah memiliki banyak benefit membuat banyak orang ingin memiliki dan mempertahankan tanahnya sehingga menimbulkan sengketa tanah yang banyak bermunculan. Kasus sengketa multidimensi mengenai tanah bekas hak barat (recht van eigendom verponding) terjadi di Kabupaten Tegal antara Ahli waris pemilik tanah bekas Hak Eigendom dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam putusan perkara nomor : No. 6/Pdt.G/2013/PN.Slw.
Penelitian bertujuan pertama mengkaji bagaimana akibat hukum dari kepemilikan tanah bekas hak eigendom setelah keluarnya UUPA, kedua pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara kepemilikan tanah bekas hak eigendom dan ketiga tindakan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal atas tanah obyek sengketa setelah dinyatakan menang dalam putusan perkara nomor : No. 6/Pdt.G/2013/PN.Slw.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dengan pengambilan data lapangan dan penelitian terhadap Peraturan Perundang – undangan terutama UUPA , KEPPRES No. 32 Tahun 1979 dan PMDN No. 3 Tahun 1979 serta implementasinya di dalam penyelesaian perkara kepemilikan tanah bekas hak eigendom. Kasus dimenangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, Majelis Hakim menimbang berdasarkan pada KEPPRES No. 32 Tahun 1979 dan PMDN No. 3 Tahun 1979 sebagai dasar hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal prioritas utama dalam penguasaan obyek sengketa dengan dasar kepentingan umum. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal memilih melakukan penguasaan benda (bezit) melalui pendaftaran pada aset daerah dan tidak mendaftarkannya di BPN dengan hak pakai. Hal ini menghambat administrasi di bidang pertanahan dan pengamanan aset daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D.
Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Tanah Bekas Recht Van Eigendom Verponding

Actions (login required)

View Item