Puspoyudo, Arif Indiarto and Dewi, I Gusti Ayu Gangga Santi and Triyono, Triyono (2018) PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) DI KABUPATEN PEKALONGAN. _008 PDT 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Arif Indiarto Puspoyudo_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text Arif Indiarto Puspoyudo_ABSTRAK.pdf Download (85kB)
	Text Arif Indiarto Puspoyudo_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB)
	Text Arif Indiarto Puspoyudo_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB)
	Text Arif Indiarto Puspoyudo_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB)
	Text Arif Indiarto Puspoyudo_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text Arif Indiarto Puspoyudo_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (87kB)
	Text Arif Indiarto Puspoyudo_DAFPUS.pdf Download (88kB)

Abstract

Kehadiran Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT) dalam kerangka perkembangan hukum ekonomi mempunyai peranan sangat penting, karena dengan adanya lembaga jaminan atas tanah yang kuat dan dapat melindungi kepentingan para pihak pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Salah satu pihak yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang ini adalah PPAT, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UUHT yang menyebutkan bahwa pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT dan dilanjutkan dengan pendaftarannya ke Kantor Pertanahan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam praktek pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di Kabupaten Pekalongan.
Melihat kondisi permasalahan hukum saat ini maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris, yakni metode penelitian hukum yang diawali oleh data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer, mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai peran dan tanggung jawab PPAT dalam pembuatan APHT. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum membuat APHT, PPAT terlebih dahulu melakukan persiapan dengan mengumpulkan data yuridis yang menyangkut subjek dan objek Hak Tanggungan. Langkah selanjutnya adalah pembuatan dan penandatanganan APHT serta mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan. PPAT mempunyai peran dan tanggung jawab yang penting dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan, karena di samping PPAT harus mengumpulkan dengan cermat semua dokumen-dokumen yang menjadi sumber data yuridis sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang, PPAT juga merupakan satu-satunya pejabat yang diberi kewenangan membuat APHT dan diwajibkan untuk menyampaikan APHT yang telah dibuatnya beserta berkas-berkasnya yang diperlukan ke Kantor Pertanahan untuk didaftar.
Kata Kunci : Hak Tanggungan, Peranan dan Tanggung Jawab PPAT, Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

Actions (login required)

View Item