Faizrosadi, Nurazima and Adhim, Nur and Ardani, Mira Novana (2018) MEKANISME PENITIPAN UANG GANTI RUGI (KONSINYASI) TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEGIATAN JALAN TOL DI KABUPATEN BATANG. _007 PDT 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nurazima Faizrosadi_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB)
	Text Nurazima Faizrosadi_ABSTRAK.pdf Download (83kB)
	Text Nurazima Faizrosadi_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (152kB)
	Text Nurazima Faizrosadi_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text Nurazima Faizrosadi_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)
	Text Nurazima Faizrosadi_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text Nurazima Faizrosadi_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB)
	Text Nurazima Faizrosadi_DAFPUS.pdf Download (130kB)

Abstract

Latar belakang dari pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol di Kabupaten Batang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terdapat aturan mengenai pemegang hak atas tanah yang tidak mau dilakukan pengadaan tanah sehingga terjadi penitipan ganti rugi di Pengadilan Negeri (Konsinyasi). Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah ketika dilakukannya penitipan ganti rugi (konsinyasi), kesesuaian mekanisme penitipan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol di Kabupaten Batang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan hambatan yang dihadapi dalam proses konsinyasi.
Metode penelitian adalah yuridis empiris, yaitu meninjau dan menganalisis permasalahan, mengaitkan peraturan yang berlaku dengan teori hukum, dan praktek pelaksanaan mengenai objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol di Kabupaten Batang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Terdapat warga yang menolak terhadap besarnya nilai ganti rugi, sehingga panitia PPT mengajukan surat permohonan penitipan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Batang. Terjadinya konsinyasi karena pemegang hak atas tanah tidak mau melepaskan tanahnya. Pihak yang keberatan dapat mengajukan surat permohonan kasasi ke Pengadilan Negeri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.]
Kesimpulannya bahwa perlindungan hukum dalam aspek hak asasi manusia masih kurang menjamin adanya perlindungan hukum namun dalam aspek hukum pertanahan sudah mengaturnya yaitu untuk memperoleh tanah tidak dibenarkan adanya paksaan oleh pihak siapapun dan harus sesuai dengan asas kesepakatan, kemanusiaan, dan keadilan. Pelaksanaan konsinyasi di Kabupaten Batang telah disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku, serta ada beberapa hambatan. Sebab konsinyasi pihak pemegang hak atas tanah tidak mau melepaskan tanahnya.
Kata Kunci : Konsinyasi, Pengadaan Tanah, Jalan Tol

Actions (login required)

View Item