AZIZAH, RIFÁTUL and Susilowati, Etty and Mahmudah, Siti (2017) TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DIREKSI PADA PERSEROAN TERBATAS YANG MENGALAMI PAILIT (Studi pada Putusan Nomor 05/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG). _062 DG 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 062 RIFÁTUL AZIZAH - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text 062 RIFÁTUL AZIZAH - abstrak.pdf Download (63kB)
	Text 062 RIFÁTUL AZIZAH - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB)
	Text 062 RIFÁTUL AZIZAH - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB)
	Text 062 RIFÁTUL AZIZAH - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text 062 RIFÁTUL AZIZAH - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text 062 RIFÁTUL AZIZAH - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB)
	Text 062 RIFÁTUL AZIZAH - dapus.pdf Download (121kB)

Abstract

Perseroan Terbatas sebagai badan usaha memiliki tiga organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan berkewajiban untuk beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam tugasnya. Dalam hal kepengurusan direksi
menyebabkan Perseroan Terbatas rugi atau bahkan pailit, ada beberapa hal yang harus dicermati, antara lain bagaimana kedudukan direksi pada Perseroan Terbatas yang mengalami pailit, bagaimana kedudukan direksi dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor. 05/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG
Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data difokuskan pada data sekunder untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada, kemudian digunakan metode analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa
kewenangan direksi dalam Perseroan Terbatas yang telah dalam keadaan insolven dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri (voluntary petition). Direksi juga dapat dimohonkan pailit bersamaan dengan Perseroan Terbatas yang dimohonkan atas permohonan dari pihak ketiga (involuntary petition). Direksi dalam kedudukannya dapat bertindak secara pribadi maupun bertindak sebagai wakil dari perseroan. Ketika Direksi dalam kedudukannya bertindak sebagai pribadi Direksi, maka Direksi berkedudukan sebagai debitor atas nama pribadi yang dapat dinyatakan pailit. Namun, ketika dalam kedudukannya Direksi bertindak untuk mewakili perseroan, maka Direksi berkedudukan sebagai debitor
yang dapat dinyatakan pailit oleh pihak ketiga ataupun atas permohonannya sendiri dan dapat pula sebagai kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap para debitornya, dalam kasus kepailitan PT Indonesia Antique, Wahyu Hanggono selaku direksi telah melakukan perbuatan pengurusan yang bertentangan dengan Pasal 92, 97 Ayat (3), dan 97 Ayat (5) Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sehingga Wahyu Hanggono selaku direksi bertanggung jawab secara pribadi.
Kata Kunci : Direksi, Kepailitan, Perseroan Terbatas

Actions (login required)

View Item