SuryaKesuma, Ibnu Aulia Hertantyo and Budiharto, Budiharto and Mahmudah, Siti (2017) PERKEMBANGAN PENERAPAN PRAKTIK NOMINEE ARRANGEMENT DALAM PENANAMAN MODAL LANGSUNG DI INDONESIA. _061 DG 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 061 Ibnu Aulia Hertantyo SuryaKesuma - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text 061 Ibnu Aulia Hertantyo SuryaKesuma - abstrak.pdf Download (62kB)
	Text 061 Ibnu Aulia Hertantyo SuryaKesuma - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB)
	Text 061 Ibnu Aulia Hertantyo SuryaKesuma - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	Text 061 Ibnu Aulia Hertantyo SuryaKesuma - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (155kB)
	Text 061 Ibnu Aulia Hertantyo SuryaKesuma - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	Text 061 Ibnu Aulia Hertantyo SuryaKesuma - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (113kB)
	Text 061 Ibnu Aulia Hertantyo SuryaKesuma - dapus.pdf Download (158kB)

Abstract

Perkembangan kepemilikan saham suatu Perseroan Terbatas (PT) oleh investor asing tunduk pada ketentuan Daftar Negatif Indonesia (DNI). Pembatasan kepemilikan saham dalam DNI tersebut menjadi salah satu alasan yang mendasari penggunaan konsep nominee dalam sistem hukum di Indonesia yaitu dalam bentuk nominee arrangement.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan penerapan praktik nominee arrangement di Indonesia dan akibat hukum kepemilikan saham nominee arrangement dalam PT terhadap nominee.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisis data dilakukan dengan metode normatif kualitatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapatnya pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam DNI tentunya menyebabkan investor asing tertentu mencari jalan keluar dengan melahirkan bentuk-bentuk praktik nominee baru, antara lain perkembangan diawali dengan praktik nominee agreement (perjanjian nominee) yang membuat perjanjian/pernyataan bahwa kepemilikan saham adalah untuk dan atas nama orang lain dan perkembangan tersebut menjadi praktik nominee arrangement (skema nominee) yang sudah tidak lagi membuat perjanjian nominee guna menghindari Pasal 33 ayat (1) UUPM. Akibat hukum bagi perjanjian tersebut ialah batal demi hukum sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UUPM dan Pasal 48 ayat
(1) UUPT, sehingga bagi pihak nominee perjanjian tersebut akan mengakibatkan tidak akan pernah terjadinya suatu perjanjian serta nominee sebagaimana yang tercatat sah (legal owner) sebagai Daftar Pemegang Saham yang dapat menerima hak dan menjalankan kewajiban dalam suatu PT.
Kata Kunci : Nominee Arrangement, Penamaman Modal, Perseroan Terbatas, Perjanjian

Actions (login required)

View Item