MALINDA, PUSPA and Prananingtyas, Paramita and Priyono, Ery Agus (2017) ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA TENDER DALAM TENDER DENGAN SISTEM EPROCUREMENT. _050 DG 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 050 PUSPA MALINDA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (301kB)
	Text 050 PUSPA MALINDA - abstrak.pdf Download (86kB)
	Text 050 PUSPA MALINDA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB)
	Text 050 PUSPA MALINDA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB)
	Text 050 PUSPA MALINDA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	Text 050 PUSPA MALINDA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (967kB)
	Text 050 PUSPA MALINDA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB)
	Text 050 PUSPA MALINDA - dapus.pdf Download (99kB)

Abstract

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan atau penyediaan sumber daya (barang atau jasa) pada suatu proyek tertentu, dengan cara menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan
perjanjian yang dibuat sebelum pemborongan dilakukan. Pengadaan barang dan jasa awalnya dilakukan secara tatap muka antara pihak yang terlibat, namun bukan suatu rahasia bahwa banyak perbuatan curang dalam bentuk persekongkolan. Persekongkolan dilakukan sebagai upaya untuk memenangkan suatu paket tender. Salah satu upaya yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mencegah terjadinya perbuatan curang dalam tender adalah dengan pengadaan barang dan jasa secara online atau e-procurement, namun pada kenyataannya persekongkolan dalam tender dengan sistem eprocurement tetap terjadi.
Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah bagaimana dasar hukum dan bentuk proses pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem e-procurement; bagaimana penyimpangan yang dapat terjadi dan akibat hukumnya dalam proses tender dengan menggunakan sistem eprocurement dan bagaimana perlindungan hukum bagi para peserta tender dalam proses tender menggunakan sistem e-peocuremen.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses e-procurement terdiri dari e-tendering dan e-purchasing berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015, dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015. Penyimpangan yang mungkin dapat terjadi dalam e-procurement adalah persekongkolan dengan jenis vertikal dan gabungan. Perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh peserta tender
selain tersedianya sarana untuk menggugat pihak-pihak yang melakukan perbuatan curang, juga keamanan peserta atas dokumen pengadaan dalam hal pengadaan dilakukan melalui aplikasi online atau SPSE.
Kata Kunci : Pengadaan Barang dan Jasa, E-Procurement, E-Tendering dan E-Purchasing, Persekongkolan Tender

Actions (login required)

View Item