ATMAJA, SANI SATRIANGGA and Hardjanto, Untung Sri and Hananto, Untung Dwi (2018) DAMPAK KONFLIK KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN BAGI DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANJARNEGARA). _071 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SANI SATRIANGGA ATMAJA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)
	Text SANI SATRIANGGA ATMAJA_ABSTRAK.pdf Download (131kB)
	Text SANI SATRIANGGA ATMAJA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB)
	Text SANI SATRIANGGA ATMAJA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB)
	Text SANI SATRIANGGA ATMAJA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB)
	Text SANI SATRIANGGA ATMAJA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text SANI SATRIANGGA ATMAJA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (133kB)
	Text SANI SATRIANGGA ATMAJA_DAFPUS.pdf Download (175kB)

Abstract

Sebagai bangsa yang besar maka kedudukan partai pun juga mengakomodir kepentingan para kadernya juga kian besar dan sangat rawan akan terjadi konflik seperti yang terjadi pada kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang pada tahun 2014 terjadi konflik Dualisme kepengurusan karena perbedaan pandangan dan tujuan hingga muncul kebijakan sepihak dari pimpinan partai yang membuat internal partai menjadi pecah. Sebagai partai dengan jumlah kader yang sangat banyak maka dampak dari adanya perpecahan pada ranah pusat tersebut membawa dampak bagi kepengurusan di berbagai daerah. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian konflik kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan, berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan juga bagaimana dampak dari konflik tersebut di wilayah Dewan Pimpinan Cabang khususnya di Banjarnegara
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait, teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif
Penelitian yang dilakukan menunjukan hasil adanya konflik yang terjadi dalam kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan yakni ditentukan oleh beberapa faktor yang menjadi akar permasalahan yang sangat panjang dan rumit di dalam kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan seperti perbedaan pandangan arah kebijakan partai, saling silang pendapat hingga berujung pemecatan, adanya matahari kembar atau dualisme dalam kepengurusan. Sedangkan dalam ranah eksternal dapat dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah yang kurang tegas, pengaruh dari partai lain atau koalisi. Konflik kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan telah diselesaikan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Jalur Mahkamah Partai maupun Jalur upaya hukum telah ditempuh oleh kedua kubu pada kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan untuk menyelesaikan konflik.
Dampak dari adanya konflik kepengurusan partai persatuan pembangunan membuat kepengurusan dewan pimpinan cabang mengalami gejolak dikarenakan sebagian kader merupakan simpatisan dari kudu Suryadharma Ali – Djan Farid sebagiannya lagi simpatisan dari kubu Romahurmuzy. Hal tersebut menjadikan adanya dualisme Kepengurusan di Dewan Pimpinan Cabang Banjarnegara. Hal ini pun berimbas pada saat Pilkada di Banjarnegara, pada saat itu kubu dari Djan Farid mengusung pasangan calon yang berbeda dari kubu Romahurmuzy namun hal itu tidak menurunkan elektabilitas partai dalam ajang pemilu khususnya di kabupaten Banjarnegara dengan perolehan suara yang meningkat dibandingkan dengan ajang pilkada pada periode sebelumnya.
Kata Kunci : Partai Politik, Partai Persatuan Pembangunan, Konflik

Actions (login required)

View Item