FACHRIKO, MAULANA and Mahmudah, Siti and Lestari, Sartika Nanda (2017) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PENYEDIAAN JASA VIRTUAL OFFICE. _045 DG 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 045 MAULANA FACHRIKO - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (614kB)
	Text 045 MAULANA FACHRIKO - abstrak.pdf Download (108kB)
	Text 045 MAULANA FACHRIKO - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	Text 045 MAULANA FACHRIKO - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB)
	Text 045 MAULANA FACHRIKO - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)
	Text 045 MAULANA FACHRIKO - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text 045 MAULANA FACHRIKO - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (67kB)
	Text 045 MAULANA FACHRIKO - dapus.pdf Download (71kB)

Abstract

Transaksi sewa-menyewa Virtual Office merupakan efek dari
berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi. Suatu perusahaan yang umumnya memiliki sebuah bangunan kantor untuk tempat beraktifitas kini dapat menyewa suatu “alamat kantor” yang dapat digunakan sebagai alamat perusahaan dan melakukan aktifitas pekerjaan kapan saja dan dimana saja. Belum ada
peraturan khusus yang mengatur mengenai virtual office. Transaksi sewa menyewa virtual office termasuk ke dalam E-Commerce karena proses transaksi sewa-menyewa tersebut dilakukan melalui media internet.
Penulisan hukum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai transaksi sewa-menyewa virtual office di Indonesia dan mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi sewa-menyewa virtual office.
Dalam penelitian hukum ini peneliti memakai metode normatif, yaitu pembahasan yang didasarkan pada pendekatan norma-norma atau aturan-aturan, seperti peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya, khususnya yang berhubungan dengan transaksi sewa-menyewa virtual office.
Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa meski belum ada
pengaturan khusus mengenai transaksi virtual office, tetapi pengaturan virtual office dapat dilihat dari beberapa perundang-undangan yang relevan dengan proses terjadinya sewa-menyewa virtual office seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Saran yang dapat disampaikan adalah harus adanya suatu pengaturan khusus bagi transaksi sewa-menyewa virtual office serta perlindungan para pihak dalam transaksi e-commerce.
Kata Kunci : Virtual Office, E-Commerce, Perlindungan Konsumen

Actions (login required)

View Item