Search for collections on Undip Repository

OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL GUNA MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA. _068 HTN 2018

PAMBAYUN, AYYUB SYAHRIL and Wisnaeni, Fifiana and Saraswati, Retno (2018) OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL GUNA MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA. _068 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of AYYUB SYAHRIL PAMBA_COVER.pdf] Text
AYYUB SYAHRIL PAMBA_COVER.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (153kB)
[thumbnail of AYYUB SYAHRIL PAMBA_ABSTRAK.pdf] Text
AYYUB SYAHRIL PAMBA_ABSTRAK.pdf

Download (106kB)
[thumbnail of AYYUB SYAHRIL PAMBA_BAB I.pdf] Text
AYYUB SYAHRIL PAMBA_BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (210kB)
[thumbnail of AYYUB SYAHRIL PAMBA_BAB II.pdf] Text
AYYUB SYAHRIL PAMBA_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (160kB)
[thumbnail of AYYUB SYAHRIL PAMBA_BAB III.pdf] Text
AYYUB SYAHRIL PAMBA_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (117kB)
[thumbnail of AYYUB SYAHRIL PAMBA_BAB IV.pdf] Text
AYYUB SYAHRIL PAMBA_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (178kB)
[thumbnail of AYYUB SYAHRIL PAMBA_BAB V.pdf] Text
AYYUB SYAHRIL PAMBA_BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (86kB)
[thumbnail of AYYUB SYAHRIL PAMBA_DAFPUS.pdf] Text
AYYUB SYAHRIL PAMBA_DAFPUS.pdf

Download (136kB)

Abstract

Pasal 24 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “Kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Komisi Yudisial sebagai penunjang terhadap cabang kekuasaan kehakiman yang tugasnya mengawasi hakim yang hingga saat ini dirasa masih belum maksimal. Dibentuknya Komisi Yudisial pada perubahan ketiga Undang–Undang Dasar Tahun 1945 merupakan reaksi terhadap kegagalan sistem peradilan untuk menciptakan peradilan yang lebih baik.
Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini pertama, menganalisis mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan hakim saat ini dan yang kedua, cara mengoptimalkan fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data sekunder sebagai bahan dasar yang diperoleh data primer sebagai penunjang. Sumber data dalam penelitian ini yaitu undang–undang, bahan kepustakaan dan hasil wawancara. Metode analisis data adalah analisis kualitatif.
Dalam melaksanakan fungsinya mengawasi hakim, Komisi Yudisial melakukan beberapa hal yakni diawali dengan menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran perilaku hakim, laporan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu, apabila laporan lolos verifikasi, laporan tersebut akan dianalisis, jika ada laporan yang terindikasi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim (KEPPH) maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi. Hasil pemeriksaan itu nantinya akan dibawa ke Sidang Panel, Sidang Panel merupakan forum pengambilan keputusan oleh tiga anggota Komisi Yudisial. Dalam Sidang Panel memutuskan laporan itu dapat ditindak lanjuti atau tidak. Laporan yang putusannya dapat ditindaklanjuti akan dilakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor. Sementara untuk memutus laporan terbukti melanggar KEPPH atau tidak, dilakukan melalui Sidang Pleno. Dalam Sidang Pleno hakim yang terbukti bersalah akan dikenakan usulan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung. Sedangkan apabila tidak terbukti bersalah, akan dipulihkan nama baiknya. Bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar KEPPH serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat, dapat melakukan pembelaan diri di sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan hakim akan lebih optimal kinerjanya apabila dilakukan pembahasan bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung untuk mengetahui batas yurisdiksi kewenangan masing-masing lembaga tersebut, menguatkan peran Penghubung Komisi Yudisial dengan cara diberikan kewenangan lebih luas dalam melakukan pengawasan terhadap hakim.
Kata Kunci : Optimalisasi, Komisi Yudisial, Pengawasan Hakim

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Optimalisasi, Komisi Yudisial, Pengawasan Hakim
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 21 Aug 2026 07:29
Last Modified: 21 Aug 2026 07:29
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/59724

Actions (login required)

View Item View Item