RAFSANJANI, JODY IMAM and Hardjanto, Untung Sri and Wisnaeni, Fifiana (2018) PELAKSANAAN TUGAS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH DALAM BIDANG BANTUAN HUKUM. _065 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text JODY IMAM RAFSANJANI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	Text JODY IMAM RAFSANJANI_ABSTRAK.pdf Download (5kB)
	Text JODY IMAM RAFSANJANI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB)
	Text JODY IMAM RAFSANJANI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB)
	Text JODY IMAM RAFSANJANI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (56kB)
	Text JODY IMAM RAFSANJANI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text JODY IMAM RAFSANJANI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text JODY IMAM RAFSANJANI_DAFPUS.pdf Download (54kB)

Abstract

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menerima limpahan wewenang salah satunya terkait dengan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM, kemudian dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum. Bantuan Hukum diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin yang disebut sebagai Penerima Bantuan Hukum. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Bidang Bantuan Hukum, dan hambatan-hambatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas Bantuan Hukum lalu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.
Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis bertujuan menggambarkan pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Bidang Bantuan Hukum. Kemudian metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan disertai wawancara, analisis data dilakukan secara kualitatif.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas Bantuan Hukum berwenang mengawasi, memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan melakukan verifikasi, akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berada di wilayah kerjanya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas Bantuan Hukum mengalami hambatan yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana, Prasarana, dan Terdapat Organisasi Bantuan Hukum/Lembaga Bantuan Hukum yang kurang responsif. Penelitian ini merekomendasikan antara lain Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas mengutamakan gerakan Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif; adanya penambahan Sumber Daya Manusia; dan perlu meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum.
Kata Kunci : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Bantuan

Actions (login required)

View Item