Rahmawati, Eka and Erowati, Dewi (2026) Implikasi Distribusi Kekuasaan terhadap Akses dan Konflik Sumber Daya pada Pemanfaatan Lahan Kawasan Waduk Cengklik Boyolali Tahun 2025. Masters thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Tesis-Eka Rahmawati _14010123420017_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (964kB)
	Text Tesis-Eka Rahmawati_ 14010123420017_BAB 1.pdf - Submitted Version Download (454kB)
	Text Tesis- Eka Rahmawati_14010123420017_BAB 2.pdf - Submitted Version Download (548kB)
	Text Tesis-Eka Rahmawati _14010123420017_BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Tesis-Eka Rahmawati- 14010123420017_BAB 4.pdf - Submitted Version Download (259kB)
	Text Tesis-Eka Rahmawati _14010123420017_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (257kB)

Abstract

Kawasan Waduk Cengklik di Kabupaten Boyolali menyimpan ketegangan yang
telah berlangsung bertahun-tahun. Survei resmi pada 2019 mencatat 317 bangunan
berdiri di kawasan yang ditetapkan sebagai zona konservasi melalui Peraturan
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019, sementara revitalisasi pada 2021
membuat lebih dari 130 warga kehilangan akses atas kawasan yang menjadi sumber
penghidupan mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi distribusi
kekuasaan antaraktor terhadap pola akses pemanfaatan lahan, serta cara
ketimpangan tersebut menjelaskan konflik sumber daya pada rentang 2021 hingga
2025.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang dikumpulkan
melalui wawancara mendalam terhadap sembilan narasumber yang mewakili aktor
pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal, dilengkapi observasi lapangan dan
studi dokumen, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan
metode. Kerangka analisis menempatkan teori akses Ribot dan Peluso sebagai pisau
utama, dilengkapi teori konflik Johan Galtung, serta perspektif kekuasaan Michel
Foucault sebagai latar.
Hasil penelitian menunjukkan distribusi kekuasaan di kawasan Waduk Cengklik
bersifat timpang dan beroperasi melalui empat mekanisme pengendalian akses yang
saling memperkuat, yaitu kewenangan dan regulasi berlapis, normalisasi zonasi,
pengawasan yang selektif, serta produksi wacana pembangunan dan konservasi.
Regulasi yang diterapkan secara selektif cenderung merugikan masyarakat lokal,
sementara aktor bermodal besar mampu mengonsolidasikan akses ke lokasi
strategis tanpa konsekuensi yang setara, tampak pada relokasi pedagang ke Plaza
UMKM yang berujung gulung tikar, surat teguran yang seluruhnya menyasar warga
lokal, serta penyempitan ruang usaha paguyuban perahu dan nelayan karamba.
Dalam kerangka Galtung, ketimpangan tersebut melahirkan kekerasan struktural
dan kultural yang memicu konflik laten dan manifes, dengan dampak sosial,
ekonomi, dan lingkungan yang saling berkaitan, termasuk pendangkalan waduk dan
kematian ikan massal akibat fenomena upwelling.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik di kawasan Waduk Cengklik bukan
semata persoalan pelanggaran tata ruang, melainkan produk ketimpangan struktural
dalam menentukan siapa yang diakui berhak memperoleh dan mempertahankan
akses, sehingga akan terus berulang selama akar strukturalnya tidak ditangani.
Penelitian merekomendasikan tata kelola kawasan yang membuka partisipasi
substantif bagi masyarakat lokal, penerapan regulasi yang adil dan tidak selektif,
serta penguatan koordinasi lintas sektor dan tata kelola lingkungan.
Kata kunci: distribusi kekuasaan, akses sumber daya, konflik sumber daya, tata
kelola kawasan, kekerasan struktural

Actions (login required)

View Item