LESTARI, WAHYU PUJI and Hananto, Untung Dwi and Hardjanto, Untung Sri (2018) PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BOYOLALI. _064 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text WAHYU PUJI LESTARI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB)
	Text WAHYU PUJI LESTARI_ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text WAHYU PUJI LESTARI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)
	Text WAHYU PUJI LESTARI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB)
	Text WAHYU PUJI LESTARI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text WAHYU PUJI LESTARI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)
	Text WAHYU PUJI LESTARI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (133kB)
	Text WAHYU PUJI LESTARI_DAFPUS.pdf Download (60kB)

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan DPRD memiliki fungsi salah satunya adalah Fungsi Pengawasan. Fungsi Pengawasan DPRD diwujudkan dalam pengawasan terhadap Perda Kabupaten Boyolali No. 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018. APBD memuat Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali yang meliputi segala aspek kehidupan, sehingga Program Pembangunan yang dimaksud dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali terhadap program bidang pemerintahan dan bidang Kepegawaian tahun 2017 ? dan apa hambatan DPRD Kabupaten Boyolali dalam pengawasan program bidang pemerintahan dan bidang kepegawaian serta upaya untuk mengatasinya.
Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan Studi Kepustakaan. Dan Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif untuk menjelaskan secara Deskriptif.
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Boyolali memfokuskan pengawasan terhadap APBD agar APBD menjadi pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam Bidang Pemerintahan Pelaksanaan pengawasan DPRD dilakukan dengan melihat, memantau, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD oleh SKPD baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat. Terkait pelaksanaan program dijalankan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali. Pengawasan dalam Bidang Kepegawaian dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap data - data yang disajikan dalam dokumen LKPJ Tahun 2017, kemudian membandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RKPD tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. Terkait pelaksanaan program dijalankan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali. DPRD hanya memberikan catatan dan rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan tahun berikutnya. Penulis memberikan saran kepada DPRD agar menyusun catatan dan rekomendasi strategis yang berkualitas dari tahun ke tahun. Saran untuk pemerintah agar dalam penyajian data LKPj ke depan harus menyajikan fakta secara jujur dan dapat diverifikasi kebenaran data dan informasinya. Saran untuk SKPD hendaknya kedepan mampu memperbaiki managemen program dan kegiatan prioritas penunjang pelayanan umum dan daya saing daerah.
Kata kunci : Fungsi Pengawasan, DPRD, Program Pembangunan

Actions (login required)

View Item