SIHOMBING, WIDYA and Saptono, Hendro and Njatrijani, Rinitami (2017) PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG LISENSI PROGRAM KOMPUTER YANG TIDAK DICATATKAN KE DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (DJKI) BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. _039 DG 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 039 WIDYA SIHOMBING - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (569kB)
	Text 039 WIDYA SIHOMBING - abstrak.pdf Download (63kB)
	Text 039 WIDYA SIHOMBING - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (141kB)
	Text 039 WIDYA SIHOMBING - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	Text 039 WIDYA SIHOMBING - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text 039 WIDYA SIHOMBING - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (791kB)
	Text 039 WIDYA SIHOMBING - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	Text 039 WIDYA SIHOMBING - dapus.pdf Download (107kB)

Abstract

Pasal 40 ayat (1) huruf s Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
mengatur program komputer sebagai Ciptaan dilindungi oleh Hak Cipta. Perlindungan terhadap program komputer ini dilakukan mengingat perkembangan teknologi dan komunikasi yang tinggi sehingga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang Hak Cipta. Penelitian ini mengambil permasalahan bagaimana
perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang lisensi program komputer yang tidak dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan (DJKI) dalam hukum positif di Indonesia, serta bagaimana akibat hukumnya terhadap pihak ketiga apabila perjanjian lisensi tersebut tidak dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis yang kemudian pada akhirnya disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.
Hasil penelitian menemukan bahwa Hak Cipta melindungi source code (kode sumber) dan object code yang dipandang sebagai karya tulis yang dapat dibaca oleh manusia yang mewujudkan ide dari Pencipta program tersebut. Salah satu bentuk pengalihan hak yang dapat dilakukan terhadap program komputer adalah dengan melakukan Perjanjian Lisensi, yang mana Perjanjian Lisensi tersebut harus dicatatkan di Daftar Umum Ciptaan, dan apabila tidak dicatatkan maka Perjanjian Lisensi tersebut tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Maka dari itu, Penulis berkesimpulan bahwa Lisensi perangkat lunak dewasa ini membatasi hak-hak hukum konsumen dalam hal terjadinya wanprestasi baik sebagian maupun seluruhnya karena telah mengikat konsumen sebelum ia berkesempatan untuk mempelajari keseluruhan perjanjian.
Kata Kunci : Pemegang lisensi yang tidak dicatatkan ke DJKI, Perjanjian Lisensi Program Komputer.

Actions (login required)

View Item