Handika, Taufiq Wahyu Yuli Tri and Warsono, Hardi and Santoso, R. Slamet (2026) EVALUASI KOHERENSI KEBIJAKAN IMPERATIF DALAM PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2045. Masters thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Taufiq Wahyu Yuli Tri Handika_MAP_Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (700kB)
	Text Taufiq Wahyu Yuli Tri Handika_MAP_BAB I.pdf - Submitted Version Download (575kB)
	Text Taufiq Wahyu Yuli Tri Handika_MAP_BAB II.pdf - Submitted Version Download (449kB)
	Text Taufiq Wahyu Yuli Tri Handika_MAP_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Taufiq Wahyu Yuli Tri Handika_MAP_BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (447kB)
	Text Taufiq Wahyu Yuli Tri Handika_MAP_BAB V.pdf - Submitted Version Download (235kB)
	Text Taufiq Wahyu Yuli Tri Handika_MAP_Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (196kB)
	Text Taufiq Wahyu Yuli Tri Handika_MAP_Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (550kB)

Abstract

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045
merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional untuk mewujudkan keselarasan
pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah menerbitkan Surat Edaran
Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Dalam Negeri sebagai vieknikviive
penyelarasan antara RPJPN dan RPJPD. Penelitian ini bertujuan menganalisis Koherensi
kebijakan vieknikviive dalam penyelarasan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-
2045 menggunakan perspektif Policy Coherence OECD yang meliputi policy content
coherence, policy-making process coherence, dan institutional mechanisms coherence.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan
observasi terhadap berbagai dokumen perencanaan, regulasi, serta hasil konsultasi dan
evaluasi penyusunan RPJPD. Analisis data menggunakan model interaktif Miles,
Huberman, dan Saldaña dengan teknik pattern matching terhadap kerangka konseptual
OECD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelarasan kebijakan imperatif
menghasilkan koherensi formal yang tinggi pada dimensi isi kebijakan, proses perumusan
kebijakan, dan mekanisme kelembagaan, meskipun koherensi substantif menunjukkan
variasi tingkat adaptasi daerah pada masing-masing dimensi. Tingkat koherensi dinilai
berdasarkan konsistensi substansi pembangunan, keterpaduan proses perumusan
kebijakan, serta keberfungsian mekanisme pengendalian dan penjaminan mutu antar level
pemerintahan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keselarasan kebijakan dalam
penyusunan RPJPD dibangun melalui hubungan pusat-daerah yang ditandai oleh
mekanisme pengendalian vertikal yang kuat, namun tetap memberikan ruang
kontekstualisasi kebijakan pada tingkat daerah dalam batas-batas yang ditetapkan oleh
kerangka kebijakan nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencapaian policy
coherence dalam penyusunan RPJPD tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian substansi
dokumen, tetapi juga oleh proses dan mekanisme kelembagaan yang menjaga konsistensi
antara agenda pembangunan nasional dan daerah melalui kombinasi antara pengendalian
pemerintah pusat dan ruang adaptasi daerah, namun ruang adaptasi yang terbatas.
Kata kunci: penyelarasan kebijakan imperatif, RPJPD, RPJPN, koherensi kebijakan,
pembangunan daerah

Actions (login required)

View Item