Karina, Rahmadia Maudy Putri and Suradi, Suradi and Njatrijani, Rinitami (2017) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DAGANG IKEA ATAS PENGHAPUSAN MEREK DAGANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264/K/PDT.SUS-HKI/2015). _015 DG 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 015 Rahmadia Maudy Putri Karina - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (903kB)
	Text 015 Rahmadia Maudy Putri Karina - abstrak.pdf Download (136kB)
	Text 015 Rahmadia Maudy Putri Karina - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text 015 Rahmadia Maudy Putri Karina - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text 015 Rahmadia Maudy Putri Karina - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB)
	Text 015 Rahmadia Maudy Putri Karina - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (457kB)
	Text 015 Rahmadia Maudy Putri Karina - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (55kB)
	Text 015 Rahmadia Maudy Putri Karina - dapus.pdf Download (92kB)

Abstract

Merek adalah salah satu bagian dari wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi yang terjadi pada perkembangan globalisasi selama ini. Kasus sengketa merek yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia adalah kasus yang melibatkan PT. Inter IKEA System BV Swedia VS
PT. Ratania Khatulistiwa. PT. Ratania Khatulistiwa menggugat PT. Inter IKEA System BV Swedia karena dianggap telah menganggurkan mereknya selama tiga tahun berturut-turut. Merek tersebut harus dihapuskan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Penulisan hukum ini akan mengangkat 2 (dua) permasalahan. Pertama, sejak kapan PT. Inter IKEA System BV Swedia kehilangan hak atas mereknya menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang IKEA ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/PDT.Sus-HKI/2015.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan bahan kepustakaan sebagai data utama. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Data dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan.
Hasil dari penelitian ini adalah timbulnya sengketa merek IKEA antara PT. Ratania Khatulistiwa dan PT. Inter IKEA System BV Swedia terjadi karena adanya Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek ―IKEA‖ untuk kelas 20 dan kelas 21. Adanya sengketa tersebut menyebabkan PT. Ratania Khatulistiwa mengajukan gugatan penghapusan merek IKEA atas produk barang kelas 20 dan 21 yang dimiliki oleh PT. Inter IKEA System BV Swedia dikarenakan merek
tersebut tidak digunakan dan tidak terlihat di pasaran dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut. Merek IKEA milik PT. Inter IKEA System BV Swedia dinyatakan telah dihapus setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan Putusan Nomor 264/K/PDT.Sus-HKI/2015. PT. Ratania Khatulistiwa memperoleh perlindungan hukum dari perbuatan hukum pendaftaran merek IKEA yang didaftarkannya di Direktorat Jenderal HKI, serta berdasarkan hukum PT Ratania Khatulistiwa dapat menjadi pihak ketiga yang diizinkan untuk mengajukan permohonan penghapusan merek IKEA yang tidak digunakan oleh PT. Inter IKEA System BV Swedia, walaupun PT. Ratania Khatulistiwa bukan merupakan pendaftar pertama atas merek IKEA tersebut.
Para pelaku usaha yang memerlukan merek sebagai produk dagang yang dijualbelikan, sebaiknya segera melakukan pendaftaran atas merek yang telah dimiliki sehingga merek tersebut memiliki kekuatan hukum dan hak eksklusif.
Kata kunci : Perlindungan hukum, pemegang hak, penghapusan, merek, IKEA.

Actions (login required)

View Item