GARIBALDI, MUHAMMAD and Wisnaeni, Fifiana and Sukma, Novira Maharani (2026) RANGKAP JABATAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 128/PUU-XXIII/2025. _067 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD GARIBALDI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (608kB)
	Text MUHAMMAD GARIBALDI_ABSTRAK.pdf Download (159kB)
	Text MUHAMMAD GARIBALDI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB)
	Text MUHAMMAD GARIBALDI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text MUHAMMAD GARIBALDI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (302kB)
	Text MUHAMMAD GARIBALDI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text MUHAMMAD GARIBALDI_DAFPUS.pdf Download (198kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menegaskan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, mencakup posisi komisaris atau direksi BUMN/swasta serta pimpinan organisasi beranggaran negara. Putusan ini merespons maraknya rangkap jabatan di Kabinet Merah Putih yang dinilai melanggar prinsip good governance dan menetapkan masa transisi penyesuaian maksimal dua tahun.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Undang-Undang tentang Kementerian Negara, bentuk rangkap jabatan menteri dan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta implikasi pengaturan rangkap jabatan tersebut terhadap penyelenggaraan lembaga eksekutif.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang diperoleh melalui data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 mereformasi struktur kabinet dengan menghapus batas maksimal jumlah kementerian, yang di satu sisi memberikan fleksibilitas bagi Presiden tetapi di sisi lain memperbesar risiko abuse of power. Guna membentengi integritas tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 secara mutlak memperluas larangan rangkap jabatan menteri kepada wakil menteri, sehingga berhasil menutup celah hukum (rechtsvacuum) terkait penempatan pejabat di BUMN atau organisasi berbasis APBN/APBD. Implikasinya, putusan ini memicu restrukturisasi massal untuk memutus konflik kepentingan, memperkuat penyelenggaraan lembaga eksekutif yang profesional, akuntabel, dan bebas intervensi kepentingan ganda, mencegah cacat yuridis pada produk hukum administratif yang rentan digugat ke PTUN, serta menjadi tolok ukur supremasi hukum yang dapat mendongkrak reputasi global Indonesia.
Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Kementerian Negara, Wakil Menteri, Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

Actions (login required)

View Item