KUMBARA, DERANDRA ADHA and Diamantina, Amalia and Soemarmi, Amiek (2018) JAMINAN MUTU HASIL PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DI PROVINSI JAWA TENGAH. _063 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DERANDRA ADHA KUMBARA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text DERANDRA ADHA KUMBARA_ABSTRAK.pdf Download (127kB)
	Text DERANDRA ADHA KUMBARA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	Text DERANDRA ADHA KUMBARA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (351kB)
	Text DERANDRA ADHA KUMBARA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text DERANDRA ADHA KUMBARA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (790kB)
	Text DERANDRA ADHA KUMBARA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB)
	Text DERANDRA ADHA KUMBARA_DAFPUS.pdf Download (135kB)

Abstract

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan. Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terdiri atas pengawasan dan pengendalian mutu, pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar sanitasi, teknik penanganan serta pengolahan. Industri pengolahan ikan yang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis ingin mengetahui bagaimana pengaturan lebih lanjut Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan atas Jaminan Mutu Hasil Perikanan di Provinsi Jawa Tengah melalui Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BP2MHP) Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan penerapan jaminan mutu hasil perikanan dan apa saja kendala dalam proses jaminan mutu hasil perikanan di jawa tengah dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaannya, serta bagaimana upaya mengatasinya.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait, teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu data diperoleh, dipilih, dan disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan lebih lanjut jaminan mutu hasil perikanan di Provinsi Jawa Tengah pada keseluruhan sudah menerapkan sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pasal 20 ayat (1) dan (2) dan pasal 22 yang mengatur tentang kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BP2MHP) Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok di bidang pelaksanaan pengujian hasil perikanan. Sebagai institusi penguji mutu sekaligus sertifikasi mutu hasil perikanan, Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BP2MHP) Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mengeluarkan hasil uji yang akurat, teliti dan dapat dipercaya sehingga dapat digunakan sebagai dasar jaminan mutu hasil perikanan. Adapun hambatan dalam pelaksanaan jaminan mutu hasil perikanan adalah kurangnya komitmen Unit Pengolah Ikan (UPI)/Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk mengolah ikan sesuai standar pengolahan ikan menurut SNI (Standar Nasional Indonesia), hal ini dikarenakan pengetahuan yang terbatas mengenai standar pengolahan ikan sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia).
Kata Kunci : Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Jawa Tengah

Actions (login required)

View Item