PUTRA, IVAN PRANA and Herawati, Ratna and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2018) ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. _062 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text IVAN PRANA PUTRA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text IVAN PRANA PUTRA_ABSTRAK.pdf Download (110kB)
	Text IVAN PRANA PUTRA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB)
	Text IVAN PRANA PUTRA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB)
	Text IVAN PRANA PUTRA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text IVAN PRANA PUTRA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (293kB)
	Text IVAN PRANA PUTRA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (152kB)
	Text IVAN PRANA PUTRA_DAFPUS.pdf Download (70kB)

Abstract

Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan politik di Negara Republik Indonesia dimana pengisiannya menggunakan pemilihan umum. Masalah di seputar Lembaga Presiden, khususnya jabatan politik Wakil Presiden, yaitu sedikitnya peraturan yang mengatur kedudukan, tugas dan kewenangan seorang Wakil Presiden baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan belum banyak dibahas di dalam kajian Hukum Tata Negara. Padahal menurut Pasal 4 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Secara konstitusional pasal ini memperlihatkan kedudukan Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan menjadi orang nomor dua setelah Presiden. Hal itu artinya, bahwa Wakil Presiden sesungguhnya menjadi orang yang sangat penting bersama dengan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan, tugas dan kewenangan Wakil Presiden dalam perkembangan Konstitusi Indonesia dan untuk mengetahui fungsi ideal Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial bila dibandingkan dengan negara lain.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif juga diperkuat dengan pendekatan perbandingan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analitis. Dalam penyusunan penelitian hukum ini digunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif.
Dari hasil penelitian bahwa sejarah perkembangan Konstitusi Indonesia dalam UUD 1945, dan UUD NRI Tahun 1945 yang menganut bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial tidak terdapat perbedaan terkait kedudukan, tugas dan kewenangan yaitu membantu Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (Pasal 4 ayat(2) UUD 1945). Namun terlihat perbedaan mengenai kedudukan, tugas dan kewenangan Wakil Presiden, dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 dimana Konstitusi RIS tidak mempunyai Wakil Presiden yang pada saat itu bentuk negara adalah serikat dan sistem pemerintahannya adalah parlementer namun lain halnya dengan UUDS 1950 yang memiliki bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahannya adalah parlementer yang tugas dan kewenangan Wakil Presiden adalah membantu Presiden sebagai kepala negara saja. Kedudukan tugas dan kewenangan Wakil Presiden Indonesia sangat bergantung dari bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD. Adapun kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden dalam konstitusi di beberapa negara tidak berbeda jauh dengan konstitusi Indonesia, namun tugas yang dimiliki Wakil Presiden di beberapa negara sedikit diatur lebih pasti, seperti menjadi anggota kabinet ataupun menjadi ketua senat.
Kata Kunci : Kedudukan, Tugas dan Kewenangan, Wakil Presiden.

Actions (login required)

View Item