RAKASIWI, ANITA WAHYU and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Saraswati, Retno (2017) PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGADILI PENGADUAN KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONAL COMPLAINT) SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA. _155 HTN 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 155 ANITA WAHYU RAKASIWI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (316kB)
	Text 155 ANITA WAHYU RAKASIWI - abstrak.pdf Download (147kB)
	Text 155 ANITA WAHYU RAKASIWI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text 155 ANITA WAHYU RAKASIWI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text 155 ANITA WAHYU RAKASIWI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB)
	Text 155 ANITA WAHYU RAKASIWI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text 155 ANITA WAHYU RAKASIWI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (106kB)
	Text 155 ANITA WAHYU RAKASIWI - dapus.pdf Download (161kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berfungsi sebagai the protector of citizen's contitutional rights. Guna menjalankan fungsi tersebut Mahkamah Konstitusi melindungi hak konstitusional warga negara melalui judicial review. Seiring berkembangnya ketatanegaraan di Indonesia, judicial review dirasakan belum dapat sepenuhnya melindungi hak konstitusional warga negara. Warga negara tidak memiliki upaya hukum atas hak konstitusionalnya yang terlanggar akibat perbuatan atau kelalaian dari pejabat publik. Kondisi demikian mendorong adanya pemikiran akan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili constitutional complaint.
Penulisan hukum ini bertujuan untuk menjelaskan model putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah dilakukan terhadap permohonan constitutional complaint, memaparkan urgensi perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili constitutional complaint, dan menjelaskan konsep constitutional complaint yang dapat diterapkan di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan metode pengumpulan data sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diketahui bahwa : pertama, model putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan constitutional complaint yaitu ditolak, tidak dapat diterima, dan konstitusional bersyarat; kedua, urgensi perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili constitutional complaint, antara lain : sebagai bentuk penguatan konstitusionalisme di Indonesia, memaksimalkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, menekan persepsi masyarakat dalam menggunakan judicial review sebagai pintu masuk permohonan constitutional complaint, dan adanya perkembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia; ketiga, konsep penerapan constitutional complaint di Indonesia yang merujuk pada Mahkamah Konstitusi Jerman dan Turki.
Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Constitutional Complaint, Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Actions (login required)

View Item