MANTIRI, ADAM RIDWAN and Hardjanto, Untung Sri and Herawati, Ratna (2018) PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM PEMBANGUNAN DI JAWA TENGAH. _057 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ADAM RIDWAN MANTIRI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text ADAM RIDWAN MANTIRI_ABSTRAK.pdf Download (77kB)
	Text ADAM RIDWAN MANTIRI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB)
	Text ADAM RIDWAN MANTIRI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	Text ADAM RIDWAN MANTIRI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (155kB)
	Text ADAM RIDWAN MANTIRI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB)
	Text ADAM RIDWAN MANTIRI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB)
	Text ADAM RIDWAN MANTIRI_DAFPUS.pdf Download (106kB)

Abstract

Pada saat ini berbagai daerah di Indonesia sedang melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan menyangkut segala aspek kehidupan. Pembangunan daerah sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan dibutuhkan sebuah lembaga mandiri dan independen untuk bisa mengawasi pengelolaan keuangan negara dan pembangunan. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait tugas dan fungsinya, BPKP memiliki peran penting untuk melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan program pembangunan di Jawa Tengah? Dan apa hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menjalankan tugasnya?
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKP dalam melaksanakan tugasnya terhadap audit keuangan menemukan adanya beberapa laporan pertanggungjawaban program tidak sesuai dengan pelaksanaan, dalam audit kinerja menemukan masih ada puskesmas yang belum terakreditasi, dalam audit operasional menemukan belum adanya SOTK terhadap beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa, dalam audit investigatif dan perhitungan kerugian negara/daerah menemukan adanya tindak pidana korupsi yang merugikan negara, dalam melakukan review menemukan masih ada program yang belum sesuai dengan ketentuan, rencana, dan norma yang telah ditetapkan, dalam monitoring dan evaluasi menemukan hambatan terhadap program yang sedang dijalankan. Faktor penghambat BPKP dalam melakukan pengawasan pembangunan di Jawa Tengah adalah kurangnya koordinasi dengan mitra kerja, BPKP belum memiliki komposisi SDM yang ideal baik kuantitas maupun kualitas, serta anggaran pelaksanaan pengawasan yang terbatas.
Penulis memberikan saran kepada BPKP agar memperbaiki koordinasi dengan mitra kerja, serta melakukan peningkatan kemampuan sebagai auditor internal pemerintah dengan cara mengadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka transfer ilmu, terkait kekurangan sumber daya manusia penulis menyarankan agar BPKP bisa melakukan open recruitment tenaga kerja kontrak guna meningkatkan efektivitas kerja maupun bekerjasama dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lainnya
Kata Kunci : Pengawasan, Pembangunan daerah

Actions (login required)

View Item