Search for collections on Undip Repository

PENINGKATAN PARTISIPASI HAK PILIH WARGA NEGARA OLEH KPU DALAM PILKADA KOTA SALATIGA TAHUN 2017. _152 HTN 2017

HAKIM, ARIEF RACHMAN and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Herawati, Ratna (2017) PENINGKATAN PARTISIPASI HAK PILIH WARGA NEGARA OLEH KPU DALAM PILKADA KOTA SALATIGA TAHUN 2017. _152 HTN 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of 152 ARIEF RACHMAN HAKIM - cover.pdf] Text
152 ARIEF RACHMAN HAKIM - cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (305kB)
[thumbnail of 152 ARIEF RACHMAN HAKIM - abstrak.pdf] Text
152 ARIEF RACHMAN HAKIM - abstrak.pdf

Download (85kB)
[thumbnail of 152 ARIEF RACHMAN HAKIM - bab 1.pdf] Text
152 ARIEF RACHMAN HAKIM - bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (224kB)
[thumbnail of 152 ARIEF RACHMAN HAKIM - bab 2.pdf] Text
152 ARIEF RACHMAN HAKIM - bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (183kB)
[thumbnail of 152 ARIEF RACHMAN HAKIM - bab 3.pdf] Text
152 ARIEF RACHMAN HAKIM - bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (94kB)
[thumbnail of 152 ARIEF RACHMAN HAKIM - bab 4.pdf] Text
152 ARIEF RACHMAN HAKIM - bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (393kB)
[thumbnail of 152 ARIEF RACHMAN HAKIM - bab 5.pdf] Text
152 ARIEF RACHMAN HAKIM - bab 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (129kB)
[thumbnail of 152 ARIEF RACHMAN HAKIM - dapus.pdf] Text
152 ARIEF RACHMAN HAKIM - dapus.pdf

Download (142kB)

Abstract

Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan Negara. Kepentingan-kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, anti korupsi, dan sejenisnya kerap dibawakan partai politik tatkala mereka berkampanye. Sebab itu, sistem pemilihan umum yang baik
adalah sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berada di tingkat masyarakat, agar terwakili dalam proses pembuatan kebijakan Negara di parlemen. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) sebagai diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015. Permasalahan yang diangkat dari penulisan hukum ini adalah bagaimana peningkatan partisipasi hak pilih warga negara oleh KPU dalam pilkada kota Salatiga tahun 2017 dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi hak pilih
warga negara oleh KPU dalam pilkada kota Salatiga tahun 2017.
Dalam penulisan hukum ini, digunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, sumber data dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dan data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis
empiris kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Kota Salatiga tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari tahun 2017 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Proses Pelaksanaan Pilkada serentak Kota
Salatiga tahun 2017 terdapat 2 (dua ) tahap yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Partisipasi masyarakat di Kota Salatiga tahun 2017 meningkat. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Salatiga tahun 2017 berupa partisipasi pemilih yang kurang aktif, dan adanya pemilih yang tidak hadir maupun sengaja tidak pada hari H dalam pelaksanaan
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga tahun 2017 dan juga hambatan yang lain berupa pembentukan badan penyelenggara pemilihan Ad-Hoc dan pelaksanaan kampanye. Adapun upaya yang dilakukan KPU Kota Salatiga yaitu bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota Ad-Hoc yang memenuhi persyaratan dan berkoordinasi dengan pasangan calon, pihak Pemerintah Kota Salatiga, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Pengawas Kota Salatiga. Dengan demikian menunjukkan bahwa pilkada yang demokratis konstitusional,
damai dan bermartabat adalah pemilihan kepala daerah yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya dapat diterima oleh semua pihak, sehingga mampu menjamin hadirnya kemaslahatan bersama dalam masyarakat.
Kata Kunci : Pemilu, KPU, Pilkada, Partisipasi Masyarakat

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Pemilu, KPU, Pilkada, Partisipasi Masyarakat
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Perpus FH
Date Deposited: 14 Aug 2026 09:02
Last Modified: 14 Aug 2026 09:02
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/59327

Actions (login required)

View Item View Item