Search for collections on Undip Repository

STUDI KOMPARATIF PENGATURAN KEBEBASAN PANORAMA DI INDONESIA DAN FINLANDIA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM ATAS PEMANFAATAN KARYA CIPTA DI RUANG PUBLIK. _215 DG 2026

IRHAMI, IMAMUL IZHAR and Rahmanda, Bagus and Mas’ut, Mas’ut (2026) STUDI KOMPARATIF PENGATURAN KEBEBASAN PANORAMA DI INDONESIA DAN FINLANDIA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM ATAS PEMANFAATAN KARYA CIPTA DI RUANG PUBLIK. _215 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of IMAMUL IZHAR IRHAMI_COVER.pdf] Text
IMAMUL IZHAR IRHAMI_COVER.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (276kB)
[thumbnail of IMAMUL IZHAR IRHAMI_ABSTRAK.pdf] Text
IMAMUL IZHAR IRHAMI_ABSTRAK.pdf

Download (8kB)
[thumbnail of IMAMUL IZHAR IRHAMI_BAB I.pdf] Text
IMAMUL IZHAR IRHAMI_BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (185kB)
[thumbnail of IMAMUL IZHAR IRHAMI_BAB II.pdf] Text
IMAMUL IZHAR IRHAMI_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (208kB)
[thumbnail of IMAMUL IZHAR IRHAMI_BAB III.pdf] Text
IMAMUL IZHAR IRHAMI_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (377kB)
[thumbnail of IMAMUL IZHAR IRHAMI_BAB IV.pdf] Text
IMAMUL IZHAR IRHAMI_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (12kB)
[thumbnail of IMAMUL IZHAR IRHAMI_DAFPUS.pdf] Text
IMAMUL IZHAR IRHAMI_DAFPUS.pdf

Download (178kB)

Abstract

Kebebasan panorama adalah bagian dari pembatasan dan pengecualian hak cipta yang menjadi instrumen keseimbangan antara hak eksklusif pencipta dengan kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan karya cipta di ruang publik. Oleh karena itu, penerapan kebebasan panorama seharusnya memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk pemanfaatan karya seni dan karya arsitektur yang ditempatkan secara permanen di ruang publik. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur kebebasan panorama secara eksplisit, sehingga hanya mengandalkan Pasal 43 huruf b dan huruf d yang bersifat umum dan tidak secara khusus mengatur reproduksi maupun distribusi karya di ruang publik. Hal ini berimplikasi pada munculnya ketidakpastian hukum, khususnya dalam membedakan pemanfaatan yang bersifat komersial dan non komersial di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial. Padahal, kepastian hukum diperlukan agar masyarakat, fotografer, kreator konten digital, maupun pelaku usaha dapat mengetahui batas pemanfaatan yang diperbolehkan tanpa melanggar hak pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan kebebasan panorama antara Indonesia dan Finlandia, serta menilai implikasi ketiadaan pengaturan tersebut terhadap kepastian hukum di Indonesia. Adapun, metode penelitian yang diterapkan adalah doktrinal dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder melalui penelusuran peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan, serta pendekatan perundang-undangan, komparatif, konseptual, dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa Section 25a Copyright Act of Finland telah mengatur kebebasan panorama secara eksplisit dan proporsional, dengan membatasi penggunaan komersial apabila karya menjadi leading motive dari suatu gambar, sehingga sejalan dengan prinsip three-step test. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar Indonesia merumuskan pengaturan kebebasan panorama secara eksplisit dalam revisi UU Hak Cipta dengan merujuk pada model Finlandia, guna mewujudkan kepastian hukum sekaligus keseimbangan antara hak ekonomi pencipta dan kepentingan publik.
Kata Kunci : Kebebasan Panorama, Hak Cipta, Ruang Publik, Kepastian Hukum.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kebebasan Panorama, Hak Cipta, Ruang Publik, Kepastian Hukum.
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 13 Aug 2026 08:54
Last Modified: 13 Aug 2026 08:54
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/59199

Actions (login required)

View Item View Item