NUHA, NADA ZAHIRA FIKRIYATUN and Turisno, Bambang Eko and Widanarti, Herni (2026) PENGATURAN HUKUM WARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN INGGRIS). _141 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text NADA ZAHIRA FIKRIYATUN NUHA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (507kB)
	Text NADA ZAHIRA FIKRIYATUN NUHA_ABSTRAK.pdf Download (170kB)
	Text NADA ZAHIRA FIKRIYATUN NUHA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	Text NADA ZAHIRA FIKRIYATUN NUHA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (354kB)
	Text NADA ZAHIRA FIKRIYATUN NUHA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB)
	Text NADA ZAHIRA FIKRIYATUN NUHA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	Text NADA ZAHIRA FIKRIYATUN NUHA_DAFPUS.pdf Download (232kB)

Abstract

Di Indonesia, anak luar kawin (ALK) masih menghadapi hambatan dalam memperoleh pengakuan hukum, yang dapat berimplikasi pada akses hak waris. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan mekanisme pembuktian hubungan keperdataan ALK dengan ayah biologisnya melalui tes DNA dan pengaturan hukum waris terhadap ALK dalam sistem hukum Indonesia (civil law) dan Inggris (common law). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan digunakan untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pembuktian hubungan keperdataan ALK dengan ayah biologisnya di Indonesia masih menghadapi hambatan prosedural. Meskipun Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberi kemungkinan ALK untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah, namun hal itu tidak disertai dengan mekanisme yang jelas sehingga pembuktian bergantung pada itikad baik pihak ayah biologis untuk melakukan tes DNA. Sementara itu di Inggris, berdasarkan Family Law Act 1986, hakim berwenang untuk memerintahkan tes DNA guna pembuktian ALK, serta menerapkan prinsip adverse inference (kesimpulan yang merugikan) kepada pihak yang menolak melaksanakan tes tersebut. 2) Besaran bagian waris ALK yang diakui dalam KUH Perdata ditentukan berdasarkan golongan ahli waris yang mewaris bersamanya. Sementara itu, hukum waris Inggris melalui Administration of Estates Act 1925 dan Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975 memberikan kedudukan yang setara antara ALK dan anak sah dalam pewarisan, sepanjang hubungan parentalnya terbukti. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan karakteristik antara sistem civil law yang lebih rigid dalam pengaturan normatif dan sistem common law yang lebih adaptif melalui judge-made law dan mekanisme koreksi berbasis kebutuhan.
Kata Kunci : Anak Luar Kawin (ALK), Hukum Waris, Indonesia-Inggris

Actions (login required)

View Item