PRATAMA, ANGGA RIZQI and Silviana, Ana and Ardani, Mira Novana (2026) IMPLIKASI PENGATURAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH (Studi PP No. 16 Tahun 2004 dan Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2024). _014 Agraria 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ANGGA RIZQI PRATAMA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (426kB)
	Text ANGGA RIZQI PRATAMA_ABSTRAK.pdf Download (102kB)
	Text ANGGA RIZQI PRATAMA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (628kB)
	Text ANGGA RIZQI PRATAMA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (667kB)
	Text ANGGA RIZQI PRATAMA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (837kB)
	Text ANGGA RIZQI PRATAMA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB)
	Text ANGGA RIZQI PRATAMA_DAFPUS.pdf Download (179kB)

Abstract

Tanah pertanian merupakan lahan pangan yang dilindungi dan dipertahankan keberadaannya oleh pemerintah yang berdasarkan kepentingan umum dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan serta ketahanan pangan. Namun, langkah demikian menimbulkan implikasi penting terhadap perlindungan hukum pemegang hak atas tanah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi pengaturan lahan sawah yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 terhadap perlindungan hukum pemegang hak atas tanah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya alih fungsi lahan sawah serta kebijakan pengendalian pemerintah melalui penetapan LSD yang berimplikasi terhadap kepastian hukum dan pemanfaatan hak atas tanah.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal pengaturan LSD dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 masih sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Namun secara substantif terdapat perbedaan pendekatan antara RTRW yang bersifat perencanaan normatif dengan LSD yang bersifat administratif berbasis data, sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Perlindungan hukum preventif mencakup partisipasi publik, transparansi, dan kepastian prosedural belum sepenuhnya optimal, sedangkan perlindungan represif melalui mekanisme administratif dan peradilan masih menghadapi kendala aksesibilitas.
Kesimpulan dari penelitian ini diperlukan sinkronisasi pengaturan, penguatan partisipasi publik, serta integrasi data pertanahan dan tata ruang guna mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
Kata kunci: perlindungan hukum, lahan sawah yang dilindungi, RTRW, LSD, hak atas tanah, kepastian hukum

Actions (login required)

View Item