DEWANTARA P, JORDY and Herawati, Ratna and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2017) TUGAS DAN WEWENANG PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKU HUTAN (KPH) SEMARANG DIVRE I JAWA TENGAH DALAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM). _150 HTN 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 150 JORDY DEWANTARA P - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB)
	Text 150 JORDY DEWANTARA P - abstrak.pdf Download (63kB)
	Text 150 JORDY DEWANTARA P - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)
	Text 150 JORDY DEWANTARA P - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB)
	Text 150 JORDY DEWANTARA P - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB)
	Text 150 JORDY DEWANTARA P - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text 150 JORDY DEWANTARA P - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (65kB)
	Text 150 JORDY DEWANTARA P - dapus.pdf Download (88kB)

Abstract

Hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber daya alam. Saat ini pengaturan mengenai hutan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Hutan.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) pihak yang memiliki wewenang khusus mengenai hutan di Indonesia
adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut Perum
Perhutani. Penelitian ini tentang Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Semarang Divre I Jawa Tengah yang pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 24 tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 007/KPTS/DIR/2014 tentang Struktur Organisasi Perum
Perhutani. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah tugas dan wewenang Perum Perhutani KPH Semarang Divre I Jawa Tengah dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat(PHBM), kendala Perum Perhutani KPH Semarang Divre I Jawa Tengah dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi pustaka. Selanjutnya, dalam menganalisa penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan Pogram Perum Perhutani KPH Semarang Divre I Jawa Tengah dalam pengelolaan PHBM meliputi perlindungan hutan, Perhutanan Sosial (Social Forestry), Agroforestry, Kelompok Tani Hutan (KTH), dan dana Pelkop (koperasi karyawan, Pengusaha ekonomi lemah dan koperasi lainnya).
Upaya Perlindungan hutan terdiri program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dan pengembangan program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Perhutanan Sosial (Social Forestry) adalah program pembangunan hutan dengan cara mengikutsertakan serta menggerakkan masyarakat di dalam kegiatan hutan. Agroforestry merupakan pemanfaatan lahan
mengkombinasikan antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian (Agrisilvoculture), antara tanaman kehutanan dengan ternak (Silvopasture) ataupun kombinasi dari ketiga unsur tersebut (Agrisilvopasture). Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah perkumpulan petani peserta program Perhutanan Sosial. Terakhir, dana Pelkop (koperasi karyawan dan Pengusaha ekonomi lemah dan koperasi lainnya).
Kata Kunci : Tugas dan Wewenang Perum Perhutani KPH Semarang Divre I Jawa Tengah, PHBM.

Actions (login required)

View Item