PRIMASARI, FADHILLAH RACHMA and Hardjanto, Untung Sri and Sa'adah, Nabitatus (2017) PELAKSANAAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DI KABUPATEN PATI. _149 HTN 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 149 FADHILLAH RACHMA PRIMASARI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text 149 FADHILLAH RACHMA PRIMASARI - abstrak.pdf Download (110kB)
	Text 149 FADHILLAH RACHMA PRIMASARI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB)
	Text 149 FADHILLAH RACHMA PRIMASARI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text 149 FADHILLAH RACHMA PRIMASARI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (71kB)
	Text 149 FADHILLAH RACHMA PRIMASARI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	Text 149 FADHILLAH RACHMA PRIMASARI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB)
	Text 149 FADHILLAH RACHMA PRIMASARI - dapus.pdf Download (109kB)

Abstract

Bidang Kelautan dan Perikanan harus mampu memberi kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah terutama bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Pati merupakan salah satu kabupaten penghasil ikan terbesar di Jawa Tengah. Pemerintah daerah Pati melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya dengan menjalankan urusan pemerintahan yang wajib dan memilih urusan
kelautan dan perikanan menjadi urusan pilihan yang akan dijalankan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analisis. Data diperoleh adalah data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil yang diperoleh dalam tulisan Hukum ini dalam penelitian yaitu 1). Lembaga/badan yang menjalankan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang mempunyai kedudukan sebagai pembantu Bupati sebagai kelautan dan perikanan berfungsi; 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; 2)
Pelaksanaan Kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas, dan wewenang; 2) program/kegiatan dalam pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Pati. salah satunya program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat, serta pengembangan budidaya perikanan. Adapun programnya adalah peningkatan budaya kelautan dan budaya maritim; 3) sumber
keuangan untuk urusan program Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan urusan pemerintah. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran pada bulan Januari – September 2017 jumlah anggaran dinas Kelautan dan Perikanan dengan total Rp
15.330.286.00,- dan telah terealisasikan sejumlah Rp 7.519.190.339,- 4), dalam pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan Perikanan masih mengalami hambatan serta Dinas Kelautan dan Perikanan juga melakukan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian ini disarankan diharapkan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati terlebih dahulu membuat rencana kerja dimana di dalamnya ditentukan sasaran dengan tujuan. Selain itu, di dalam penyusunan anggaran biaya operasional sebaiknya dilakukan perencanaan yang matang dengan melakukan pengecekan ulang anggaran sebelum anggaran
diajukan dan dipertimbangkan kembali faktor-faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terjadinya perubahan dan penyusunan anggaran.
Kata kunci : Pelaksanaan, urusan, Dinas Kelautan dan Perikanan,
Kabupaten Pati

Actions (login required)

View Item