TARIGAN, YASON FERDINANTA and Saraswati, Retno and Herawati, Ratna (2017) IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XII/2014. _148 HTN 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 148 YASON FERDINANTA TARIGAN - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text 148 YASON FERDINANTA TARIGAN - abstrak.pdf Download (62kB)
	Text 148 YASON FERDINANTA TARIGAN - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB)
	Text 148 YASON FERDINANTA TARIGAN - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text 148 YASON FERDINANTA TARIGAN - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (69kB)
	Text 148 YASON FERDINANTA TARIGAN - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (584kB)
	Text 148 YASON FERDINANTA TARIGAN - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB)
	Text 148 YASON FERDINANTA TARIGAN - dapus.pdf Download (143kB)

Abstract

Penelitian ini mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Daerah setelah adanya Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014.Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga baru hasil dari amandemen ketiga UUD NRI 1945 mengalami banyak dinamika mengenai kewenangan dan peran sebagai lembaga negara. Kedudukannya sebagai lembaga perwakilan dianggap tidak memiliki peran apabila dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk itu bagaimana
sebenarnya implikasi hukum dan tindak lanjut dari upaya-upaya penguatan yang dilakukan ditandai dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 92/PUU-XI/2012 dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menguraikan untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan dengan adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 secara garis besar menguatkan kembali Putusan Nomor 92/PUU-XI/2012dan memberikan ruang bagi DPD RI untuk berkiprah dalam pembuatan regulasi dan keputusan publik di tingkat nasional. Kedudukan dan fungsi DPD RI mampu berdiri sejajar dengan DPR RI dan Presiden RI untuk bersama- sama memiliki hak mengajukan dan membahas
rancangan undang-undang yang menjadi bidang kewenangan DPD RI sebagaimana amanat Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 diakomodir di Peraturan No 1 Tahun 2014 mengenai Tata Tertib DPD
Kata Kunci : Implikasi Hukum,Kewenangan DPD, Putusan MK No. 79/PUUXII/2014

Actions (login required)

View Item