Zaki, Firman and Yunanto, Yunanto and Aminah, Aminah (2026) PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA TERHADAP PROPERTI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA ORANG LAIN SELAMA MASA PERNIKAHAN. _142 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Firman Zaki_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (813kB)
	Text Firman Zaki_ABSTRAK.pdf Download (191kB)
	Text Firman Zaki_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB)
	Text Firman Zaki_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (530kB)
	Text Firman Zaki_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (580kB)
	Text Firman Zaki_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text Firman Zaki_DAFPUS.pdf Download (318kB)
	Text Firman Zaki_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (468kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa aset yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis berstatus sebagai harta bersama (ipso jure). Namun, di daerah perkotaan seperti Kota Tangerang, praktik mendaftarkan properti atas nama orang lain (nominee) untuk menghindari pajak progresif atau demi kemudahan administratif adalah hal yang umum terjadi. Praktik ini menciptakan kesenjangan antara hukum agraria formal dan kebenaran materiil hukum Islam, sehingga menimbulkan kompleksitas pembuktian yang tinggi dalam sengketa pasca-perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum harta bersama menurut perundang-undangan di Indonesia dan menganalisis mekanisme pembuktiannya terhadap aset yang secara formal terdaftar atas nama orang lain dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis di Pengadilan Agama Kelas IA Tangerang. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan praktisi hukum, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka, regulasi, dan putusan pengadilan, yang dianalisis secara kualitatif. Studi ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum harta bersama secara otomatis melekat demi hukum sejak perkawinan sah berlangsung, tanpa memandang kontribusi finansial atau nama pada dokumen kepemilikan, sehingga wajib dibagi 50:50 saat perceraian. Mekanisme pembuktian peradilan memprioritaskan prinsip substance over form untuk mencari kebenaran materiil. Hakim menggunakan analisis aliran dana (money trail) untuk melacak asal-usul pendanaan, yang diperkuat dengan pemeriksaan setempat (descente) untuk memverifikasi penguasaan fisik secara nyata (de facto). Keberhasilan pembuktian materiil ini memampukan hakim mematahkan kekuatan sertifikat tanah formal demi mencapai keadilan substantif.
Kata Kunci: Pembuktian, Harta Bersama, Properti, Pembuktian

Actions (login required)

View Item