BADJIDEH, SADDAM BANI OMAR and Priyono, Ery Agus and Sukirno, Sukirno (2026) AKIBAT FORCE MAJEURE TERHADAP PENERAPAN BLACKLIST DALAM PERJANJIAN PENGADAAN PUPUK TSP (STUDI PUTUSAN NOMOR 310/PDT.G/2024/PN SBY). _143 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SADDAM BANI OMAR BADJIDEH_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (770kB)
	Text SADDAM BANI OMAR BADJIDEH_ABSTRAK.pdf Download (162kB)
	Text SADDAM BANI OMAR BADJIDEH_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	Text SADDAM BANI OMAR BADJIDEH_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text SADDAM BANI OMAR BADJIDEH_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (384kB)
	Text SADDAM BANI OMAR BADJIDEH_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text SADDAM BANI OMAR BADJIDEH_DAFPUS.pdf Download (171kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji akibat hukum dari klaim force majeure terhadap keabsahan penjatuhan sanksi daftar hitam (blacklist) dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa, dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Sby sebagai studi kasus. Perkara ini bermula dari kegagalan PT Toya Indo Manunggal memenuhi kewajiban pengiriman Pupuk TSP kepada PT Perkebunan Nusantara XII akibat kebijakan pembatasan ekspor oleh Pemerintah Tiongkok, yang kemudian berujung pada penjatuhan dua tahap sanksi blacklist oleh PTPN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, bertujuan menjawab dua permasalahan, yaitu sejauh mana klausula force majeure dipertimbangkan oleh hakim sebagai dasar penjatuhan sanksi blacklist, dan apakah penjatuhan sanksi tersebut memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menolak klaim force majeure semata-mata atas dasar cacat prosedural, yakni keterlambatan pemberitahuan keadaan kahar oleh penyedia yang melampaui tenggat waktu yang disepakati dalam perjanjian, tanpa menguji secara memadai substansi kebijakan larangan ekspor Tiongkok sebagai peristiwa di luar kendali para pihak. Terkait sanksi blacklist, Majelis Hakim membedakan penilaian antara blacklist pertama (dua tahun) yang dinyatakan sesuai prosedur dan blacklist kedua (perpanjangan lima tahun) yang dinyatakan sebagai PMH karena didasarkan pada putusan pengadilan yang hanya memutus aspek formil (Niet Ontvankelijke Verklaard), bukan putusan yang memutus pokok perkara sebagaimana disyaratkan pedoman pengadaan internal PTPN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara penilaian prosedural force majeure dan penilaian substantif PMH, sehingga diperlukan penyempurnaan pedoman pengadaan agar penjatuhan sanksi administratif berat senantiasa berlandaskan asas kepatutan, proporsionalitas, dan itikad baik.
Kata Kunci : Force Majeure, Blacklist, Perbuatan Melawan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, Wanprestasi

Actions (login required)

View Item