SUBITZ, MOCHAMAD GALANG RAFIANSYAH and Saraswati, Retno and Indarja, Indarja (2018) PELAKSANAAN TUGAS WEWENANG BAWASLU KOTA BEKASI DALAM PEMILIHAN WALI KOTA TAHUN 2024. _066 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MOCHAMAD GALANG RAFIANSYAH SUBITZ_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (800kB)
	Text MOCHAMAD GALANG RAFIANSYAH SUBITZ_ABSTRAK.pdf Download (167kB)
	Text MOCHAMAD GALANG RAFIANSYAH SUBITZ_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (344kB)
	Text MOCHAMAD GALANG RAFIANSYAH SUBITZ_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (421kB)
	Text MOCHAMAD GALANG RAFIANSYAH SUBITZ_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB)
	Text MOCHAMAD GALANG RAFIANSYAH SUBITZ_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text MOCHAMAD GALANG RAFIANSYAH SUBITZ_DAFPUS.pdf Download (229kB)
	Text MOCHAMAD GALANG RAFIANSYAH SUBITZ_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (636kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui segala tugas dan kewenangan Bawaslu Kota Bekasi dalam proses penyelenggaraan Pilkada serta penanganan dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Wali Kota Bekasi Tahun 2024. Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian terkait adanya potensi-potensi kecurangan ataupun pelanggaran yang terjadi selama masa Pemilihan. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu berperan penting dalam menjaga pelaksanaan Pilkada sesuai dengan asa LUBER JURDIL.
Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta wawancara dengan ketua Bawaslu Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu kota bekasi telah melaksanakan tugasnya sebagai pengawasan dan penanganan pelanggaran pada setiap tahapan Pilkada. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan seperti terbatasnya sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga tingginya potensi pelanggaran politik uang.
Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian adalah perlunya penguatan pengawasan partisipatif, memperkuatnya koordinasi antar lembaga, serta peningkatan edukasi politik pada masyarakat agar terhindar terulangnya pelanggaran kembali dan meningkatnya efektivitas pengawasan Pilkada
Kata Kunci: Bawaslu, Pilkada, Pelanggaran, Pengawasan.

Actions (login required)

View Item